OPINI: September Berdarah Momentum Memperkuat Basis Social Society

Oleh: Rasmin Jaya

Kader GMNI Kendari

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Jadikan September Berdarah sebagai evaluasi dan refleksi untuk memperkuat kekuatan sosial society dan pembangkangan sipil terhadap kesewenangan-kewenangan negara dengan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.

Dengan upaya tersebut bisa memperbanyak basis pro demokrasi dan sikap kritis dalam lingkaran kawula muda mahasiswa.

Pasang naik dan pasang surut pergerakan mahasiswa sudah menjadi masalah yang akut dalam setiap lintasan sejarah.

Tak bisa dipungkiri hal tersebut menjadi implikasi dari gambaran desas desus perpolitikan nasional sehingga pembangkangan sipil sering kali terjadi dari kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat.

Deretan pelanggaran HAM semakin hari semakin bertambah. Proses penyelesaian sangat tersendat-sendat dan terjadi banyak tarik menarik kepentingan.

Baca juga: OPINI: Bumi Anoa dan Sejarah Lokal Sulawesi Tenggara Sebagai Kebanggaan Daerah

Kasus almarhum Randi dan Yusuf misalnya sudah berjalan tiga tahun tanpa ada proses penuntasan yang jelas sehingga kita semakin ragu dan krisis kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Carut marut gerakan mahasiswa membuat kita sadar bahwa ada berbagai masalah dalam tubuh bangsa ini khususnya masalah penting yang dihadapi mulai dari isu nasional tentang kenaikan harga BBM bersubsidi, kejahatan lingkungan dan agraria, lemahnya supremasi hukum, dan lain-lain.

Hal demikian memperkeruh berbagai suasana, polarisasi semakin tajam dan keretakan sosial meluas drastis akibatnya berdampak pada implikasi naiknya berbagai kebutuhan mendasar masyarakat.

Sehingga kehadiran stakeholder sangat dibutuhkan untuk menetralisir kekacauan sosial dan kriminalitas.

Kita bisa melihat bagaimana sirkulasi dan permainan politik elit-elit nasional dalam mempengaruhi kebijakan sistem untuk melanggengkan kepentingan golongan maupun kepentingan oligarki secara menyeluruh.

Baca juga: OPINI: Rekrutmen Bersama BUMN, Realistis atau Asal-asalan?

Dalam lingkaran kekuasaan selain menjadi pimpinan partai politik juga menjadi penguasa yang bergerak mengelola sumber daya alam yang ada, migas, batu bara, dan sektor pertambangan lainnya.

Ini adalah isu yang sangat sentral dan strategis yang berdampak dalam bebagai lini sektor termasuk masyarakat menengah ke bawah.

Ini isu yang harus kita sikapi bersama karena hanya memperkaya kelompok dan segelintir orang dalam hal memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

Ini semua terjadi karena penguasaan sumber daya material terjadi ketimpangan politik yang ekstrem sehingga terjadi kekacauan dalam sistem maupun dalam struktur pemerintahan dan itulah yang menjadi tol yang mempercepat arus laju cengkraman oligarki di negeri kita ini.

Semua mungkin akan terheran-heran dengan kebijakan pemerintah yang selalu kontradiksi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat karena dipengaruhi banyaknya titipan proyek nasional dan kebijakan yang hanya berpihak kepada segelintir orang.

Baca juga: OPINI: Potret Buram Penegakan Hukum di Indonesia Berujung Pada Public Distrust

Karena sedari awal pada saat menjelang momentum politik dan pemilihan umum para politisi atau kandidat calon kadang dibiayai oleh investor yang akan berkompetensi sehingga pada saat para kandidat tersebut menang mereka bisa leluasa menitipkan berbagai kepentingan atau dalam hal ini "Politik Balas Budi".

Namun sekarang bisa lebih dari itu para oligarki bisa bermain dalam lini kekuasaan untuk mengontrol sistem pemerintahan dengan tujuan mempertahankan dominasi status quo dan kekayaanya sehingga sumber daya ekonomi dan investasi hanya berputar dalam kelompok kepentingan mereka.

Hegemoni tersebut perlu ada upaya yang serius untuk menetralisir konspirasi yang dibangun oleh para elit politik maupun oligarki tersebut.

Buruknya lagi hari ini Indonesia seakan tergantung pada investor luar negeri dan terkungkung pada utang dengan skala besar.

Pemulihan ekonomi nasional tak secara serius dilakukan untuk menjaga stabilitas iklim ekonomi agar berjalan sebagaimana mestinya maka dengan hal tersebut situasi genting ini perlu segera direspons.

Baca juga: Opini: Pemindahan Ibu Kota Negara NUSANTARA Melambangkan Cita-Cita Negara Indonesia

Sistem politik yang sudah berantakan dan kacau balau perlu segera diluruskan. Amanat UUD 1945, Trisakti dan Pancasila harus bisa menjadi cambuk untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk merespons isu itu mahasiswa dan civil society mesti bergerak melakukan konsolidasi gerakan.

Generasi muda harus menjadi ikon dan garda terdepan dalam perubahan iklim politik, ekonomi dan sosial yang ada dalam bangsa ini.

Negara membutuhkan uluran tangan kita dalam memberikan tranformasi ide dan gagasan untuk pemulihan kondisi yang kritis ini.

Peran mahasiswa dan masyarakat tak bisa kita abaikan di tengah situasi krisis kepercayaan dan moralitas terhadap pemimpin kita hari ini.

Baca juga: OPINI: Turunnya Mahasiswa Bukan Lagi Kemarahan Rakyat Tapi Kemuakan Terhadap Pemerintah Saat Ini

Sudah saatnya kita beranjak dari kondisi yang nyaman ini, rasanya kita sudah banyak terlena dengan gaya politik dan sirkulasi yang dimainkan oleh para politisi yang hanya sibuk mencari popularitas dan elektabilitas semata tanpa memikirkan nasib rakyatnya, sibuk membangun koalisi dan citra partai itu sendiri.

Jangan sampai kita menjadi generasi yang lemah yang membiarkan kerusakan terus mengakar sehingga menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lain dan menjadi penyakit kronis pada bangsa ini yang akut.

Kembali pada sebuah adigum, kondisi yang baik akan melahirkan generasi yang lemah, generasi yang lemah akan melahirkan kondisi yang buruk, kondisi yang buruk akan melahirkan generasi yang kuat dan generasi yang kuat akan menciptakan kondisi yang baik.

Olehnya itu, marilah kita berpikir bagaimana memikirkan dan menata kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Beberapa alternatif memang sudah banyak di pikirkan oleh para ahli untuk keluar dari kungkungan hegemoni para oligarki yang masih bersarang dalam tubuh demokrasi.

Baca juga: Opini: Kader Refleksi Dies Natalis GMNI ke 68 Tahun, Transformasi Gerakan Menuju Satu Dekade

Prof Jeffrey Winters misalnya yang menawarkan merekonstruksi agar legislatif yang hari ini sangat sedikit isinya dijadikan big legislative 5.000 orang dengan harapan akan memperkecil daya cengkraman lembaga negara dan harga kursinya.

Atau saran Prof John Mccomik di University of Chicago yang mengatakan bila DPR, DPD dan MPR semua akan selalu menjadi lembaga yang mewakili kaum kaya maka dalam bukunya Machiaveli Democracy beliau mengatakan harus membentuk lembaga khusus yang mewakili yang miskin yang dipilih tanpa pemilihan.

Sehingga akan otomatis terpilih perwakilan tiap-tiap daerah dan entitas dengan syarat yang boleh mewakili orang tak berpunya hanyalah orang tak berpunya.

Kemudian yang ketiga mengubah sistem politik Indonesia dengan ciri khas musyawarah mufakat sehingga menghasilkan sistem politik efektif.

Selanjutnya cara yang paling radikal dan sebisa mungkin dihindari dalam melakukan perubahan adalah revolusi karena kita harus mengorbankan sumber daya yang ada termasuk nyawa manusia tetapi bahwa tak ada jaminan sepenuhnya kondisi dan situasi bisa baik dengan maksimal yang pasti kita sudah berjuang sebagaimana mestinya. (*)