Wakatobi Tanpa Pesawat
Respons DPRD Wakatobi Soal Wings Air Minta Jaminan Rp6 Miliar Terbang Kembali di Bandara Matahora
Ini respons Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi soal Wings Air minta Rp6 miliar, terbang kembali di Bandara Matahora.
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ini respons Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi soal Wings Air minta Rp6 miliar, terbang kembali di Bandara Matahora.
Sebelumnya, maskapai Wings Air meminta Rp6 miliar untuk subsidi penerbangan kembali di Bandara Matahora, Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Wings Air meminta dana tersebut untuk jaminan satu tahun mengisi 50 seat yang tersedia di pesawat dan akan dipangkas sesuai dengan kursi kosong setiap penerbangan.
Hal tersebut mendapatkan respons dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi, La Ode Nasrullah.
Ia mengatakan permintaan tersebut menjadi kendala saat ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Wakatobi belum mengambil langkah pasti.
Baca juga: Penerbangan ke Wakatobi Bakal Dibuka Kembali, Ada Subsidi Dana Operasional ke Wings Air
Seperti dikutip dari TribunTimur.com, Nasrullah menuturkan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan membahas permintaan tersebut melalui APBD Perubahan.
"Sebagai dana jaminan, Wings Air memberikan syarat Rp6 miliar. Ini akan kami bahas bersama," ujar Nasrullah.
Kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Wakatobi akan dibahas paling cepat pada September 2022.
Menurutnya, anggaran Rp6 miliar yang diminta maskapai penerbangan tersebut cukup besar, tetapi belum pernah dibahas dalam rapat DPRD Wakatobi.
Apalagi, sejauh ini belum ada surat resmi mengenai usulan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi, sehingga pihaknya belum bisa menindaklanjuti apapun secara resmi dalam forum.
Baca juga: DPRD Masih Tunggu Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Wakatobi Bahas Subsidi Penumpang Pesawat
Ia menjelaskan jika pihaknya sudah memberitahu Pemkab Wakatobi agar segera menyurat, tetapi sampai saat ini surat resmi tersebut belum ada.
"Kami mengikuti regulasi yang ada. Jadi Pemkab Wakatobi menyurat dulu agar persoalan penerbangan di Bandara Matahora segera terwujud," jelasnya.
Kata dia, upaya Pemkab Wakatobi perlu dimatangkan dan berkomunikasi dengan pihak maskapai untuk memastikan nilai yang telah disyaratkan.
"Langkah normatif sebaiknya juga jalan. Misal skema yang pernah ditawarkan dibawa ke DPRD agar dibahas bersama," ujarnya.
Sehingga, ketika mendapatkan titik terang dengan maskapai penerbangan, internal DPRD pun telah clear (selesai dibahas).
Baca juga: Wakil Bupati Wakatobi Benarkan Pemkab Mau Subsidi Penerbangan Kendari-Wakatobi, Tunggu Sikap DPRD
Nasrullah menegaskan DPRD Wakatobi tak akan mempersulit Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk upaya penerbangan kembali di Wakatobi.
Seperti yang diisukan selama ini, tentang DPRD Wakatobi yang terkesan enggan menggubris Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk membicarakan penerbangan kembali pesawat.
"Secara kelembagaan DPRD mendukung semua upaya pemerintah, tapi alangkah baiknya didudukkan bersama sehingga bisa terurai secara baik apa saja yg menjadi permasalahan," tuturnya.
Ia menyebutkan pada tahun-tahun sebelumnya, pernah dilakukan langkah subsidi pada maskapai penerbangan Susi Air saat Bandara Matahora mulai beroperasi pertama kalinya.
Jadi anggaran senilai Rp6 miliar, diharapkan menjadi stimulan saja agar pesawat tetap bisa beroperasi dengan maksimal.
Baca juga: Pemkab Wakatobi Sultra Siap Subsidi Penumpang Wings Air, Buka Akses Baru Dari Makassar
"Kita harapkan setelah itu bisa normal. Kan kalau penumpang misalnya sudah full (penuh) setiap hari subsidi itu sudah bisa tercover dengan jumlah seat yang terjual," jelasnya.
Nilai manfaat dari angka Rp6 miliar ini jika kebijakan subsidi disetujui, maka Pemda Wakatobi harus siap untuk menggenjot pariwisata agar dapat mendatangkan wisatawan dari luar berkunjung ke Wakatobi.
Namun, menurutnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah Pemda Wakatobi masih menilai daerah sebagai destinasi wisata yang selama ini sudah terbangun brand imagenya di Indonesia.
"Harus memastikan dulu fokusnya masih pariwisata. Ketika subsidi disetujui, maka pariwisata harus digenjot agar pesawatnya bisa terisi, kalau tidak, tiap hari kita akan bayar kursi kosong," jelasnya. (*)