Praperadilan Mardani Maming Ditolak karena DPO KPK, Pengacara Keberatan: Diajukan saat Belum DPO

Pengajuan permohonan praperadilannya ditolak PN Jakarta Selatan dan dimasukkan DPO KPK, bagaimana nasib tersangka korupsi Mardani Maming selanjutnya?

Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
YouTube Kompas TV
Politisi PDIP sekaligus Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Pengajuan permohonan praperadilannya ditolak PN Jakarta Selatan dan dimasukkan DPO KPK, bagaimana nasib tersangka korupsi Mardani Maming selanjutnya? 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Pengacara tersangka korupsi Politisi PDIP sekaligus Bendahara Umum PBNU Mardani Maming jelaskan penyebab permohonan praperadilan kliennya ditolak.

Diketahui pada Rabu (27/7/2022) kemarin, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Mardani Maming.

Mardani Maming telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Mardani Maming merupakan Bupati Tanah Bumbu selama 2 periode yaitu pada 2010–2015 dan 2016–2018.

Baca juga: Harta Kekayaan Mardani Maming Bendahara PBNU yang Jadi Tersangka Korupsi, Capai Rp 44,8 Miliar

Salah satu pertimbangan hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Mardani Maming, lantaran ia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang DPO tak bisa mengajukan praperadilan atas kasusnya.

Hakim juga menimbang bahwa penetapan tersangka korupsi Mardani Maming oleh KPK, telah sesuai prosedur.

Dengan demikian, permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan pun tidak dapat diterima atau ditolak.

Baca juga: PDIP soal Mardani Maming Jadi Tersangka Korupsi: Megawati Peringatkan agar Tak Salahgunakan Jabatan

Adapun Denny Indrayana selaku pengacara Mardani Maming mengaku keberatan dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan tersebut.

Menurut Denny, permohonan praperadilan tersebut diajukan sebelum KPK menetapkan Mardani Maming sebagai DPO.

"Pengajuan itu dilakukan (saat) belum ada DPO," sebut Denny di PN Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari kanal YouTube KompasTV.

"Kami di tengah jalan tiba-tiba di-DPO-kan, sehari sebelum pembacaan putusan, tiba-tiba DPO dikeluarkan," lanjutnya.

Baca juga: Karier Politik Mardani Maming Bendahara PBNU yang Jadi Tersangka Korupsi Izin Tambang di Tanah Bumbu

Denny juga menjelaskan bahwa Mardani Maming selalu mengabarkan melalui surat apabila ia tak bisa memenuhi panggilan KPK.

"Panggilan pertama kami bersurat, Panggilan kedua kami bersurat, tapi dinyatakan tidak ada keterangan dan mangkir," ungkap Denny.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved