Baru Dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Komentari Tuntutan 17+8: Itukan Suara Sebagian Kecil Rakyat

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengomentari soal tuntutan rakyat 17+8. 

Tuntutan tersebut adalah bentuk protes masyarakat dari banyaknya polemik yang terjadi dalam pemerintahan Prabowo Subianto termasuk dengan DPR RI. 

Bahkan 17+8 viral di media sosial menjadi topik perbincangan dan digaungkan setiap daerah. 

Menurut Purbaya, tuntutan tersebut merupakan suara dari sebagian kecil rakyat.

Ia pun masih mempelajari mengenai materi tuntutan rakyat itu. 
 
"Saya belum belajar itu. Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025) dikutip dari Tribunnews.com. 

Purbaya bertekad agar masyarakat bisa disibukkan dengan mencari kerja ketimbang melakukan aksi demonstrasi. 

Ia pun akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. 

Dari pertumbuhan tersebut, ia yakin masyarakat akan merasakan dampaknya. 

Baca juga: Profil Gus Irfan Menteri Haji dan Umrah, Ditelepon Teddy, Tak Tahu Bakal Dilantik, Harta Rp16,2 M

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," tutur Purbaya.

Untuk diketahui, tuntutan 17+8 ini diinisiasi sejumlah influencer, seperti Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Cheryl Marella, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, Abigail Limuria, dan Andhyta F. Utami. 

Tuntutan 17+8 Rakyat berasal dari gabungan suara masyarakat sipil, aktivis, dan pemengaruh media sosial yang merespons situasi politik dan sosial di Indonesia pada Agustus–September 2025.

Dari segala aspirasi ini telah didiskusikan dengan 211 organisasi masyarakat sipil (termasuk YLBHI dan PSHK).

Sebelumnya unggahan bertuliskan 17+8 Tuntutan Rakyat sedang ramai lewat media sosial di tengah serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.

Isi tuntutan dari 17+8 di antaranya seperti pembekuan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

Pemerintah dan DPR RI pun telah memberikan respons mengenai 17+8 Tuntutan Rakyat ini, sebagai berikut.