Berita Sulawesi Tenggara

Penghapusan Kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan Belum Diterapkan di Sulawesi Tenggara

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kendari memastikan layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum diterapkan di Sultra.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Muh Ridwan Kadir
Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kendari 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kendari memastikan layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) belum diterapkan di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pasalnya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan layanan kelas standar tersebut baru akan diuji coba di beberapa rumah sakit saja per 1 Juli 2022.

Sehingga untuk wilayah Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum ada jadwal yang ditetapkan guna penerapan kelas standar tersebut.

Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Ridwansyah mengatakan masih menanti regulasi penetapan kelas standar dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

"Untuk informasi terbaru yang kami dapatkan yaitu sampai sekarang aturan tersebut masih tahap perancangan dari regulator DJSN," katanya, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Tips Hindari Pinjaman Online Ilegal, OJK Sultra Imbau Masyarakat Jangan Mudah Tergiur Bunga Tinggi

Lanjutnya, sehingga pada 1 Juli 2022, Sultra merupakan daerah yang belum masuk dalam tahap uji coba kelas standar.

Hal itu karena hanya beberapa daerah atau rumah sakit vertikal di kota besar saja yang akan melakukan uji coba pada tahap awal ini.

Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik itu menuturkan semua keputusan terkait kelas standar rawat inap ada pada pemerintah.

"Jika ke depannya aturan KRIS tersebut sudah akan diberlakukan di Sultra, maka kami berkomitmen agar masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik," tuturnya.

Untuk diketahui, wacana peleburan tersebut bertujuan menghapus Kelas I-III dalam BPJS Kesehatan yang ada saat ini, sehingga ke depannya menjadi satu kelas di lembaga asuransi kesehatan pemerintah.

Baca juga: Tata Cara Pengurusan Dokumen Kependudukan Lewat Aplikasi Laika, Warga Kendari Bisa Cetak Sendiri

Di mana, penetapan itu nantinya akan menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved