OPINI

Opini: Tantangan Penjabat Bupati dan Buton Selatan Nantinya

Tiga kepala daerah (Bupati) berakhir masa jabatannya yaitu di kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah dan Muna Barat.

Penulis: Husni Husein | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Arif Suleman SH, eks Menteri Pergerakan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (FH UHO Kendari) 

OPINI: Arif Suleman SHMantan Menteri Pergerakan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (FH UHO Kendari)

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Tahun 2022 ini ada beberapa kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara akan berakhir masa jabatan yakni masing-masing pada tanggal 22 Mei 2022.

Tiga kepala daerah (Bupati) berakhir masa jabatannya yaitu di kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah dan Muna Barat.

Kemudian kepala daerah Kabupaten Buton, Bombana dan Kolaka Utara berakhir di bulan Agustus serta Walikota kendari dan wakilnya masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Bupati dan wakil bupati/Walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatan di 2022 ini adalah yang ditetapkan oleh KPU pada tahun 2018 lalu.

Baca juga: OPINI: Turunnya Mahasiswa Bukan Lagi Kemarahan Rakyat Tapi Kemuakan Terhadap Pemerintah Saat Ini

Dengan berakhirnya masa jabatan beberapa kepala daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan berimplikasi hal baru dari aspek politik dan tata kelola pemerintahan dengan hadirnya Penjabat (Pj) sebagai Penjabat Bupati masing-masing daerah kabupaten/kota.

Serta phobia yang muncul pada biasanya suatu daerah yang dipimpin oleh Penjabat menuai kontroversi dan kecaman masyarakat berupa ketidakpuasan disebabkan minimnya legitimasi masyarakat.

Maka pada itu dipandang perlu integritas dan objektivitas pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara yang mempunyai kewenangan mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana tugas Bupati/Walikota.

Melalui pejabat eselon II atau Pejabat pimpinan pratama lingkup Pemprov sultra ataupun sekretaris daerah kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk kemudian ditunjuk satu calon dari tiga usulan gubernur, oleh menteri dalam negeri.

Selanjutnya di tetapkan melalui keputusan menteri dalam negeri, yang sebagaimana kita ketahui bersama pengangkatan Penjabat kepala daerah mengacu pada undang-undang.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved