OPINI

Opini: Tantangan Penjabat Bupati dan Buton Selatan Nantinya

Tiga kepala daerah (Bupati) berakhir masa jabatannya yaitu di kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah dan Muna Barat.

Penulis: Mukhtar Kamal | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Arif Suleman SH, eks Menteri Pergerakan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (FH UHO Kendari) 

Kelompok ataupun golongan tertentu khusus pada aspek pemerintahan yang lebih ber-kecenderungan pada kapitalisasi birokrasi, sehingga penjabat bupati dalam mengelola pemerintahan nantinya.

Berorientasi pada kesejahteraan sosial dan selalu transparan pada publik. lanjut dari itu, Penjabat Bupati Buton Selatan yang ditetapkan nantinya harus junjung profesionalisme apalagi Busel masih kategori Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih seumuran jagung.

Sehingga membutuhkan sosok kepemimpinan yang mumpuni dari aspek keahlian dan pengalaman olehnya itu Penjabat ( Pj) Bupati Busel berlatarbelakang negarawan.

Tidak mempunyai irisan politik pada kelompok tertentu baik itu underbown, organisasi atau afiliasi partai politik yang dapat menguntungkan kelompok atau golongan yang akan menimbulkan konflik kepentingan (conflik interest).

Baca juga: OPINI: Politik Identitas Sulawesi Tenggara Dalam Struktur Masyarakat Indonesia

Menjadikan jabatan itu untuk kepentingan pada tahun politik yang berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power).

Penjabat Bupati di Buton Selatan harus independen dan netral dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas bupati buton selatan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pun juga tantangan baru bagi Pelaksana tugas bupati buton selatan dari unsur ASN mengenai power dalam mengelola pemerintahan yang baik.

Tidak bisa dihindarkan dari gejala-gejala sosial yang timbul nantinya karena sejarah panjang pemerintahan sebelumnya menuai polemik dari tata pemerintahan yang cenderung membangun dinasti sampai pengelolaan sumber daya alamnya sampai hari ini mengundang kontroversi di kalangan elit dan masyarakat.

Katakan saja misalnya soal kisruh korban praktik mafia CPNS di tahun 2019, seleksi sekda buton selatan yang cenderung intrik, minimnya keterbukaan informasi publik sampai pada pengelolaan sumber daya alamnya yang mendapatkan penolakan besar-besaran dari masyarakat Buton s
Selatan. (*)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved