Masa Kepemimpinan Abdul Gafur Mas'ud, Bupati PPU yang Terjaring OTT KPK: Disebut Beli Pulau Rp 2 M

Ramai disorot setelah terjaring OTT KPK Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud disebut sempat membeli sebuah pulau seharga Rp 2 M.

Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
TribunKaltim.co/Aris Joni
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud terjaring OTT KPK. 

“Kenapa enggak diisukan saja saya beli Pulau Sulawesi gitu. Kalau untuk itu, saya rasa para petugas di sana (Sulbar) harus hati -hati," ujar Abdul Gafur Mas'ud.

"Saya lihat yang terlibat juga ada kepolisian di situ. Camat juga ada. Saya rasa perlu hati-hati juga. Karena ini bagian dari praduga tapi halus gitu,” sambungnya.

Terjaring OTT KPK

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang berhasil menjaring sang bupati.

OTT KPK yang menjaring Bupati PPU Abdul Gufur Mas'ud itu digelar pada Rabu (12/1/2022) kemarin.

Baca juga: KPK Ungkap Kronologi OTT Kasus Suap dan Lelang Jabatan yang Libatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufro bantah tudingan anak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari yang menyebut OTT KPK tak dilakukan berdasarkan alat bukti hukum dan terdapat upaya pembunuhan karakter.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufro bantah tudingan anak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari yang menyebut OTT KPK tak dilakukan berdasarkan alat bukti hukum dan terdapat upaya pembunuhan karakter. (Tangkapan Layar Youtube Kompas TV)

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara," ujar Nurul Ghufron, Kamis (13/1/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.com.

Adapun OTT di wilayah PPU itu dilaksanakan atas dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terhadap penyelenggara negara.

Nurul Ghufron mengatakan bahwa, kini tim penyidik KPK masih memeriksa 1x24 jam untuk menentukan tindakan dari hasil OTT tersebut.

"Dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi, sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya," terang Nurul Ghufron.

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Terlibat Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Namun informasi detail terkait lembaga negara yang diperiksa dan turut terjaring dari OTT ini, akan segera disampaikan oleh KPK.

"Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," pintanya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, bahwa dalam giat OTT di PPU ini, tim penyidik tidak hanya berhasil menjaring sang Bupati PPU Abdul Gufur Mas'ud.

Disebutkan Firli, setidaknya ada 10 orang lainnya yang diduga juga terlibat dalam tindak korupsi di wilayah pemerintahan calon Ibu Kota Negara RI baru itu.

"KPK melakukan tangkap tangan salah satu Bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan," papar Firli Bahuri kepada awak media, Kamis (13/1/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.com.

Baca juga: Sempat Viral Gegara Karangan Bunga, Profil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Kini Terjaring OTT KPK

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved