Pengelola Pelabuhan Amolengo Tak Bisa Tangani Kasus Pemukulan Penumpang, DPRD Sultra: Ganti Saja

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Tenggara, meminta Dinas Perhubungan Sultra mengganti Kepala UPTD Pelabuhan Amolengo.

Hal itu karena dewan menilai pengelola UPTD Pelabuhan Amolengo tak bisa bertanggung jawab dengan insiden pemukulan penumpang oleh oknum preman.

Selain tak bisa menangani kasus pemukulan penumpang, DPRD Sultra juga geram karena pihak UPTD Pelabuhan Amolengo tak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (13/12/2021).

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia, mengatakan, pengelola UPTD Pelabuhan Amolengo seharusnya menghadiri rapat tersebut untuk menjelaskan penyebab pemukulan penumpang.

"Kerena pemukulan terhadap penumpang itu masih wilayah Pelabuhan Amolengo, seharusnya kepala dan pengelola bisa hadir," kata Salam Sahadia.

Baca juga: Polisi Diminta Tindak Tegas Penganiaya Guru di Pelabuhan Amolengo, PGRI Sultra Sebut Beri Efek Jera

Menurut politisi Partai Demokrat itu, insiden pemukulan menunjukkan preseden (hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh) buruk atas pelayanan di UPTD Pelabuhan Amolengo.

Apalagi, kata Abdul Salam Sahadia, video pemukulan guru oleh oknum preman didasari penolakan retribusi.

Sehingga, banyak pihak yang menilai video viral tersebut karena adanya praktik pungutan liar atau pungli.

Sehingga, DPRD Sultra meminta penjelasan UPTD Pelabuhan Amolengo untuk segera menerangkan penyebab praktik pungli atau calo di pelabuhan.

"Kalau memang tidak bisa menangani, kami bersikap tegas agar kepala dan pengelola UPTD Pelabuhan Amolengo untuk diganti saja," ujar Abdul Salam Sahadia.

Baca juga: Gubernur Sultra Minta Polda Selidiki Kasus Penumpang Dianiaya Oknum Preman di Pelabuhan Amolengo

Hal yang sama juga diucapkan, Hj Suleha Sanusi. Anggota DPRD Sultra dari Fraksi PDIP ini mengatakan, insiden pemukulan menjadi perhatian tersendiri.

Karena, menurut Suleha, pemukulan dipicu adanya kesemrawutan pelayanan dan jaminan keselamatan penumpang.

"Apalagi korbannya seorang guru, jadi harus ada jaminan perlindungan untuk seluruh masyarakat terkait layanan di pelabuhan penyeberangan," ucap Suleha.

Untuk itu, DPRD Sultra berharap pelayanan dan keselamatan masyarakat lebih dijamin ketika berada di pelabuhan dengan memberdayakan aparat atau petugas yang ada di wilayah tersebut. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)