Pensiun dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto Disebut Berpeluang Gabung Kabinet Presiden Jokowi
Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI pada tahun ini, dikabarkan berpeluang menjabat di kabinet Presiden
Penulis: Nina Yuniar | Editor: Ifa Nabila
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Keududukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI kini telah digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa.
Hal itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (8/11/2021).
Seiring dengan itu, beredar isu reshuffle hingga kabar Marsekal Hadi akan gabung kabinet.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebut momen pergantian Panglima TNI bakal dijadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak kabinet.
Karena jejak kedekatannya dengan Presiden Jokowi, Marsekal Hadi dinilai berpeluang digaet masuk ke kabinet.
Menurut Yunarto, Marsekal Hadi dapat menjabat di kementerian sektoral seperti Perhubungan atau Polhukam.
Baca juga: Jenderal TNI Andika Perkasa Resmi Jadi Panglima TNI, Puan Maharani Sampaikan Harapannya
Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa Marsekal Hadi akan masuk ke lingkaran dalam presiden seperti kepala staf presiden (KSP).
"Apakah Pak Hadi Tjahjanto dimungkinkan untuk masuk ke dalam barisan kabinet baru? Saya pikir sangat mungkin. Diketahui beliau orang lama presiden, bisa dipastikan satu garis visi misi dari mulai sesmilpres lalu kemudian kemarin menjadi Panglima, sehingga sangat dimungkinkan," ujar Yunarto, dilansir dari Tribunnews.com, Senin (8/11/2021).
Nico Siahaan, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, memberikan tanggapannya mengenai isu tersebut.
"Untuk isu reshuffle saya tak bisa berasumsi. Karena selain itu prerogatif presiden, juga banyak unsur kinerja yang tidak mudah untuk diukur sebagai patokan reshuffle," ucap Nico.
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani juga berpendapat bahwa masuk tidaknya Hadi ke kabinet merupakan kewenangan presiden.
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Lebih Tajir dari Presiden Jokowi, Intip Harta Kekayaan Panglima TNI Terpilih
Muzani sendiri mengaku belum mendengar informasi rencana reshuffle dari istana.
"Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti," ungkap Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, menyarankan agar Marsekal Hadi dapat menikmati masa pensiunnya dengan berkumpul bersama keluarga.
Tetapi apabila masuk kabinet, menurut Syaifullah, Marsekal Hadi bisa mendapatkan posisi Gubernur Lemhanas.
"Sebaiknya beliau menikmati masa pensiun, kumpul keluarga dan enjoy. Jika untuk tetap menjadi mitra Komisi I, pilihannya menjadi Gubernur Lemhanas," terang Syaifullah.
Baca juga: Jelang Pensiun, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Dianugerahi Penghormatan dari Presiden Singapura
Dari partai oposisi yakni PKS dan Demokrat memiliki pendapat untuk menyerahkan kepada wewenang presiden.
Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP PKS meminta agar hal ini tidak dijadikan kesempatan pemerintah untuk bagi-bagi jabatan.
"Hak Presiden untuk mengangkat pembantunya, monggo saja (kalau Hadi masuk kabinet). Tapi pastikan mereka yang diangkat punya kapasitas dan integritas," jelas Mardani.
"Bukan sekedar bagi-bagi jabatan dan ucapan terima kasih. Posisi apa yang pas, monggo Presiden memutuskan, tapi rakyat perlu pejabat negara yang cakap, rajin dan jujur," sambungnya.
Menurut Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, apabila Marsekal Hadi masuk kabinet, posisi yang cocok adalah bidang politik dan keamanan.
Baca juga: Profil Jenderal Andika Perkasa Ditunjuk Jadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi Ganti Marsekal Hadi
Namun Syarief juga menyebut bahwa keputusan berada di tangan presiden.
"Hak preogrative Presiden, tapi Pak Hadi tentunya punya pengetahuan dan pengalaman di bidang politik, keamanan dan sosial, serta pribadi yang kuat," terang Syarief.
Pelantikan Panglima TNI baru
Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden menyatakan bahwa pihaknya belum menjadwalkan pelantikan Jenderal Andika Perkasa.
"Belum" ucap Heru dilansir dari Tribunnews.com.
Menurut Heru sendiri pelantikan Jenderal Andika, menunggu Keputusan Presiden (Keppres) tentang pergantian Panglima TNI.
Baca juga: Abaikan Interupsi, Puan Maharani Lanjut Tutup Sidang Paripurna Pengesahan Panglima TNI Baru
"Proses Keppres dulu," ungkap Heru.
Sebelumnya, Moeldoko, Kepala Staf Presiden menyatakan bahwa pelantikan Jenderal Andika akan dilakukan sesuai ketentuan.
"Semua sudah dihitung pasti itu akan terpenuhi persyaratan-persyaratan itu," ujar Moeldoko pada akhir pekan lalu.
"Pada saat seseorang lahir pada bulan November bisa awal November,bisa pertengahan November biasanya diberi waktu hingga 1 Desember, melakukan pergantian.
Itu yang berjalan selama ini, jadi tidak pas hari lahirnya itu langsung serah terima, tidak seperti itu. Karena tradisi yang berjalan ya selama ini yang dilakukan di TNI seperti itu sehingga tidak ada lagi istilah kekosongan," jelas Moeldoko.
Baca juga: Direstui DPR RI, Jenderal Andika Perkasa Selangkah Lebih Dekat Jadi Panglima TNI
(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar) (Tribunnews.com)
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Hadi Tjahjanto Berpeluang Masuk Kabinet, Bisa Diposisi Perhubungan, Polhukam Bahkan KSP"
