Musda KNPI Sultra
12 Bakal Calon Ketua KNPI Sulawesi Tenggara Ambil Formulir Pendaftaran di Hari Terakhir
Mereka adalah, dr. Agriawan, Nawir Halit, Rami Musrudy Zaini, Yopan Adi Saputra, Alim Amry Nusantara, Sutamin Rambesa.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Fadli Aksar
lihat foto
"Sehingga dinyatakan ilegal dan tidak konstitusional," ucapnya saat menggelar konferensi pers di salah satu warkop di Kota Kendari, Provinsi Sultra, Selasa (25/5/2021).
Sementara itu Fungsionaris DPP KNPI kubu Haris Pertama, La Songo menyatakan Musda KNPI Sultra hanya framing untuk menyatukan pemuda di Sultra.
"Saya merupakan fungsionaris DPP KNPI, representatif di kongres 2018 Bogor. Kami menganggap apa yang dilakukan panitia maupun steering committee sudah ilegal, ini hanya akal-akalan saja," kata La Songo.
Menurutnya, Musda tersebut terkesan terburu-buru.
Sebab DPP KNPI pusat belum menyatu karena terbagi 3 kubu, yang baru akan melaksanakan kongres.
"Bagaimana mau menyatu DPP saja belum menyatu. Bahwa menurut konstitusi dan AD/ART yang kami akui Ketua Umum adalah Haris Pertama," ucapnya.
Musyawarah Daerah (Musda) ke-15 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra), disebut inkonstitusional.
Ketua OKP Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP) KNPI, Ilham Rasul, meminta Gubernur Sultra Ali Mazi tak menghadiri dan membuka Musda ke-15 KNPI Sultra tersebut.
Pasalnya, DPP KNPI diklaim solid di bawah kepemimpinan Haris Pertama sesuai amanat Kongres KNPI Pemuda ke-XV di Bogor, 18 hingga 22 Desember 2020.
Baca juga: 12 Poin Pernyataan Panitia Musda KNPI Sulawesi Tenggara, Sebut Dukungan Gubernur Sultra Ali Mazi
Baca juga: Musda ke-15 KNPI Sulawesi Tenggara Bakal Dibuka Menpora Zainudin Amali
Hal ini dikemukakan Ilham Rasul dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).
"Haris Pertama adalah Ketua Umum DPP KNPI yang diamanatkan dalam Kongres KNPI di Bogor. Haris juga didukung ratusan OKP barisan pemuda yang solid dan tegak lurus pada idealisme gerakan," ujar Ilham Rasul.
Ilham menegaskan, Ali Mazi dinilai memecah belah pemuda jika menghadiri membuka Musda ke-15 KNPI Sultra yang dilaksanakan hari ini.
"Bila Bapak Gubernur menghadiri dan membuka kegiatan dimaksud, maka dapat dinilai bahwa Gubernur berniat memecah belah kesatuan pemuda di Sulawesi Tenggara," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menegaskan, pihaknya tidak pernah menggelar dan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Tenggara yang diadakan hari ini.
Menurut dia, jika ada sekelompok yang mengatasnamakan KNPI Sultra maka bisa dipastikan inkonstitusional.
