Dewan Minta Model Pembelajaran Ini, Untuk Belajar Tatap Muka di Kota Kendari

Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menilai, PJJ ini dapat berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan.

Risiko siswa mengalami putus sekolah juga akan meningkat, karena anak terpaksa membantu keuangan keluarga ditengah krisis pandemi.

Tak hanya itu saja, dampak lainnya ialah adanya penurunan capaian belajar, kekerasan kepada anak, dan risiko eksternal lainnya.

Hal itu diungkapkan Mendikbud Nadiem Makadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Dalam rapat kerja itu untuk membahas sejumlah isu krusial di dunia pendidikan, salah satunya terkait persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka, SMA 11 Kabupaten se Sulawesi Tenggara Buka Lagi

Baca juga: Aplikasi Ini Diblacklist Kemendikbud, Tak Bisa Diakses Menggunakan Kuota Internet yang Dibagikan

Selain itu, rapat juga membahas mengenai rencana pemerintah untuk memberikan vaksinasi guru, asesmen nasional, serta penerimaan peserta didik baru.

Dijelaskan Nadiem, sejak Januari 2021, penentuan PTM secara terbatas merupakan hak prerogatif pemda. 

Pada awal tahun sudah diperbolehkan PTM secara terbatas.

"Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka itu keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah, ujung-ujungnya keputusan itu ada di orang tua. Tapi saat guru sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi tatap muka terbatas," ungkap Nadiem seperti dikutip dari laman DPR RI.

Hal itu tentu mengacu pada ketentuan PTM yakni untuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning dari sebaran Covid-19 sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM. 

Namun hingga saat ini di zona hijau hanya 56 persen yang melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pada zona kuning baru 28 persen yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Untuk itu, pembukaan sekolah tergantung pada keputusan pemda masing-masing.

Meski demikian, dengan adanya program vaksinasi ini, Mendikbud menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar PTM di sekolah bisa diakselerasi.

"Learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus terjadi jika kita tidak segera melakukan tatap muka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi proses pembelajaran tatap muka di Indonesia," ucap Nadiem.

"Kenyataannya hanya 16 persen yang melakukan pembelajaran tatap muka dan 84 persen sisanya PJJ. Ini harus naik cepat, makanya dengan vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan kita akselerasi PTM di sekolah," kata Mendikbud. (*)

Laporan wartawan TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab