BRI Kendari Blokir 2 Ribuan Rekening Penerima Bantuan Presiden, Termasuk Seorang Politisi PDIP

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Samratulangi Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memblokir rekening warga.

Jumlahnya sekira 2 ribuan warga calon penerima bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM senilai Rp2,4 juta.

Termasuk rekening seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aprilani Puspitawati.

Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Sam Ratulangi Kendari, Tawakal Bahar, mengatakan sengaja memblokir rekening warga.

Baca juga: TERUNGKAP Penyebab Legislator Kendari dari PDI Perjuangan Terima BLT UMKM atau BPUM Rp2,4 Juta

Baca juga: Diperuntukan Bagi Rakyat Biasa, BLT UMKM 2,4 Juta Malah Masuk ke Rekening Anggota DPRD Kota Kendari

Baca juga: www.depkop.go.id Daftar BLT UMKM BRI 2021 dengan Mudah, Syarat dan Panduan Mendaftar Banpres BPUM

Alasannya, mereka tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima.

Sehingga, ribuan warga tersebut tidak lolos verifikasi, lantaran administrasi yang tidak sesuai.

Tak hanya itu, hasil survei lapangan juga tidak masuk dalam kategori penerima.

“Adanya kesalahan penerima karena mungkin pernah meminjam atau menggadai di Pegadaian sehingga tercatat penerima BLT UMKM,” kata Tawakal saat dihubungi, Kamis (25/2/2021).

Tawakal menjelaskan, sejumlah tahapan verifikasi yang harus dilakukan calon penerima bantuan presiden.

Warga terlebih dahulu menerima notifikasi pesan singkat, selanjutnya mendatangi bank penyalur untuk dicairkan.

Apabila orang tersebut tercatat mendapatkan BLT UMKM maka dapat segera langsung mendatangi kantor BRI terdekat dengan membawa identitas diri.

Baca juga: Politisi PDI-P di Kendari Dapat Bantuan Presiden, Bank BRI Sebut Penerima Didaftarkan Pegadaian

Baca juga: BLT Tahap 2 BPJS Ketenagakerjaan Cair Lagi, Cek di kemnaker.go.id atau sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Baca juga: Buruan Daftar Kartu Prakerja Gelombang 12 di Laman www.prakerja.go.id, Sebelum Ditutup Besok

"Ada verifikasi kemudian nasabah melengkapi dokumen Surat Pernyataan dan/kuasa Penerimaan dana BPUM serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani," jelasnya.

Selain itu, Tawakal Bahar mengatakan penerima BLT UMKM diajukan oleh Pengadaian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta dinas koperasi dan UKM setempat.

Total telah disalurkan mencapai Rp12 miliar. Akumulasi 5 ribu calon penerima BLT UMKM.