Virus Corona
Penanganan Covid-19: Presiden Jokowi Dorong Pendekatan Berbasis Mikro hingga Standarisasi Masker
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara lebih efektif.
Penulis: Bima Saputra Lotunani | Editor: Sugi Hartono
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Pandemi Covid-19 atau virus corona belum bisa dikatakan selesai.
Pasalnya penambahan kasus masih terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Tak ayal, masalah ini pun masih menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kabar terbaru, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara lebih efektif.
• Penanganan Covid-19: Aturan PPKM Diperpanjang sampai 8 Februari 2021
Salah satunya dengan mengoptimalkan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPKM dalam rangka menekan laju penyebaran virus corona.
• Jokowi Anggap PPKM Tidak Efektif dan Tidak Konsisten: Harus Ajak Banyak Pakar Epidemiologi
Presiden dorong pendekatan berbasis mikro dalam penaganan Covid-19
Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis mikro atau lokal.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya pada Rabu (3/2/2021).
"Arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan dari Satgas dari pusat sampai Satgas terkecil," kata Airlangga seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 dan Tindak Lanjut Program Vaksinasi bersama Jokowi.
• Data Covid-19 per 3 Februari 2021: Tercatat 11.984 Kasus Baru, Total 646 Ribu Orang Sudah Divaksin
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan kegiatan dengan pendekatan berbasis mikro ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum.
Adapun pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah aparat terkait, termasuk Babinsa hingga TNI-Polri.
"Pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk melakukan tracing," jelasnya.
• Kejar Herd Immunity, Pemerintah Bakal Kebut Vaksinasi Covid-19
Airlangga sebut terjadi perbaikan pasca-diberlakukan PPKM
Ketua KPCPEN juga mengungkapkan, terlihat perbaikan di sejumlah provinsi setelah diberlakukannya PPKM.
Diketahui, kebijakan PPKM diterapkan di seluruh provinsi se-Jawa dan Bali.
Selain itu, kata Airlangga, terjadi penurunan mobilitas penduduk di berbagai sektor selama masa PPKM.
Kendati begitu, ia mengakui bahwa mobilitas di tempat kerja dan area pemukiman masih relatif tinggi.
• Kaleidoskop Pandemi Covid-19 di Indonesia: dari Temuan Kasus Pertama hingga Dimulainya Vaksinasi
Presiden Jokowi minta standarisasi masker
Lebih jauh, Airlangga menyebut Presiden Jokowi juga sempat menyinggung masalah protokol kesehatan yang meliputi 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.
Ia menuturkan, Presiden juga meminta agar dibuat standarisasi masker bagi masyarakat.
Hal itu, kata Airlangga, dimaksudkan agar masker yang digunakan memenuhi standar kesehatan.
"Bapak Presiden kembali mengingatkan bahwa kunci dari pandemi COVID-19 ini berada di hulu, yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Untuk masker itu Bapak Presiden meminta bahwa ada standarisasinya, sehingga masker yang digunakan masyarakat itu memenuhi standar kesehatan," jelasnya.
Simak keterangan pers Ketua KPCPEN Airlangga selengkapnya berikut ini
(TribunnewsSultra.com/Clarissa)