FAM Resmi Ajukan Banding ke CAS Terkait Kasus 7 Pemain Naturalisasi, Tegaskan Bukan Ilegal

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) resmi membawa kasus banding terkait 7 pemain keturunan Timnas Malaysia ke Mahkamah Arbitrase Olahraga ( CAS ).

Hal ini dikonfirmasi Pemangku Presiden FAM, Datuk Wira Yusoff Mahadi, melalui pernyataan dibagikan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam.  

Sebelumnya, publik sempat bertanya-tanya apakah FAM akan melanjutkan banding ke CAS setelah Komite Banding FIFA menolak permohonan mereka pada awal November 2025.

Yusoff menegaskan FAM telah mengajukan permintaan alasan tertulis dalam tenggat 10 hari sesuai aturan FIFA.

Baca juga: Pemain Persib Bandung Adam Alis Dituding Hina Polisi Malaysia, Bakal Dijemput Interpol?

CAS kini menjadi saluran terakhir bagi FAM dan tujuh pemain tersebut untuk mencari keadilan atas sanksi yang dijatuhkan.

Belakangan, muncul kembali tuduhan mengaitkan kasus 7 pemain keturunan Timnas Malaysia dengan dugaan pemalsuan dokumen dan identitas. 

Tuduhan ini digunakan sebagian pihak menyerang FAM dan pemerintah, seolah-olah kasus sudah diputuskan dan semua pihak bersalah.  

FAM menegaskan persoalan ini berawal dari kesalahan teknis dan administratif, bukan pemalsuan.

Proses verifikasi dokumen yang rumit, melibatkan banyak instansi di luar kendali FAM.

Bahkan FIFA pada awalnya sempat memproses, dan mengesahkan dokumen pemain sebelum masalah muncul. 

Baca juga: Jelang Bersua Timnas Malaysia, Nepal Punya Kabar Bagus, Dion Cools Minta Harimau Malaya Waspada

Mengutip MakanBola.com, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution, menegaskan di Parlemen ketujuh pemain tersebut adalah warga negara sah Malaysia.

Pernyataan resmi ini menolak klaim liar, mereka bukan warga negara atau memperoleh dokumen secara ilegal. 

Perlu ditegaskan kasus ini masih berjalan di CAS dan belum ada keputusan final.

Dalam sistem olahraga internasional, proses banding merupakan mekanisme normal ketika terjadi ketidaksesuaian fakta atau interpretasi aturan.

Karena itu, semua tuduhan tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak sebelum CAS mengeluarkan putusan.