Tips Menyusun Produk Hukum Daerah Dibagikan Mendagri Tito Saat Rakornas di Kendari Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membagikan sejumlah tips dalam menyusun Produk Hukum Daerah (PHD) yang berkualitas.

Tips tersebut disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (27/8/2025).

Kantor Gubernur itu tertelak di Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

Lokasinya berjarak sekira 7,9 kilometer dari kawasan Tugu Religi eks MTQ Kendari, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga.

Menurut Tito, PHD sangat penting karena berdampak langsung kepada masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintah pusat. 

Sehingga, ia menekankan agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyusun setiap regulasi.

Produk hukum yang dibuat harus mengindahkan kaidah, misalnya melalui sosialisasi, dan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, agar aturan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik.

Baca juga: Nama-nama Gubernur se-Indonesia Datang ke Kendari Sulawesi Tenggara, Pejabat Hadiri Rakornas PHD

Selain itu, penyusunan produk hukum daerah harus mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di daerah. 

Karena dunia usaha merupakan penopang perekonomian, sehingga jangan sampai aturan yang dibuat justru menambah persoalan baru.

“Jangan dipersulit, jangan menambah peraturan-peraturan yang makin membuat ini bermasalah,” kata Tito.

Tito menyampaikan, dalam Rakornas PHD yang diselenggarakan selama tiga hari, yakni 26-28 Agustus 2025 itu akan membahas mekanisme hingga tata cara penyusunan regulasi. 

Termasuk pula pemaparan tentang dampak dari produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik menyebut Rakornas PHD ini sangat penting dilakukan, karena produk hukum yang berkualitas sangat dibutuhkan saat ini.

Terutama untuk kemudahan investasi dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti halnya tema yang diusung yakni Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.

Baca juga: Jadwal dan Daftar Menteri Hadir Rakornas PHD 2025 di Kendari Sulawesi Tenggara

“Ini menjadi strategis untuk dibahas mengingat dibutuhkan produk hukum yang berkualitas demi kemudahan investasi dan akselerasi program strategis nasional,” jelasnya. 

Rakornas PHD di Kendari tersebut dihadiri 4.125 peserta dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur, bupati atau wali kota, ketua DPRD provinsi hingga kabupaten dan kota.

Lalu, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta sekretaris dewan (sekwan).(*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)