Belum Resmi Menjabat, Zohran Mamdani Sibuk Usai Jadi Wali Kota New York Terpilih, Dikecam Trump

Bagi Partai Republik, munculnya figur seperti Mamdani seorang Muslim, imigran, dan anggota partai sosialis menjadi ancaman terhadap citra konservatif Amerika yang mereka pertahankan.

Dengan menuding Mamdani sebagai komunis dan teroris, Partai Republik berusaha melemahkan pengaruh politik sayap kiri sekaligus menarik simpati pemilih konservatif menjelang pemilu mendatang.

Banyak pengamat menilai ancaman ini bukan sekadar upaya hukum, melainkan manuver politik yang sarat dengan Islamofobia dan diskriminasi rasial.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menilai serangan terhadap Mamdani sebagai bentuk kebencian terhadap Muslim dan imigran.

Mereka menyebut langkah Partai Republik sebagai upaya sistematis untuk menekan suara kelompok minoritas di ruang politik Amerika.

Bisakah Kewarganegaraan Zohran Mamdani Dicabut?

Secara hukum, pencabutan kewarganegaraan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah denaturalisasi.

Proses ini hanya berlaku bagi warga negara yang memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi, bukan bagi mereka yang lahir di tanah Amerika.

Denaturalisasi dilakukan melalui putusan pengadilan federal, bukan keputusan politik atau perintah presiden.

Departemen Kehakiman (DOJ) harus membuktikan secara hukum bahwa seseorang memperoleh kewarganegaraan dengan cara ilegal, curang, atau memberikan pernyataan palsu yang material dalam proses naturalisasi.

Bukti yang diperlukan juga harus sangat kuat, karena standar hukum untuk mencabut kewarganegaraan jauh lebih tinggi dibanding kasus perdata biasa.

Pemerintah harus menunjukkan bukti “jelas, tegas, dan meyakinkan” bahwa seseorang berbohong dalam proses naturalisasi, dan kebohongan itu mempengaruhi keputusan pemberian kewarganegaraan.

Denaturalisasi biasanya diterapkan pada kasus ekstrim, seperti mantan anggota Nazi yang bersembunyi di AS setelah Perang Dunia II, atau individu yang terbukti mendukung kegiatan terorisme internasional.

Dalam kasus Zohran Mamdani, para ahli hukum menilai tidak ada dasar hukum untuk mencabut kewarganegaraannya.

Mamdani lahir di Uganda dan pindah ke Amerika Serikat pada usia tujuh tahun. 

Ia memperoleh status warga negara AS secara sah pada tahun 2018 setelah menjalani seluruh proses legal yang ditetapkan pemerintah federal.

Tuduhan yang dilemparkan oleh Trump dan sekutunya bahwa Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasi atau mendukung komunisme dinilai tidak memiliki bukti kredibel.

Para akademisi dan pakar politik juga menegaskan bahwa klaim anggota Partai Republik yang menyebut DSA sebagai partai komunis adalah tuduhan tak berdasar.

Mereka menegaskan bahwa DSA bukanlah partai komunis, melainkan organisasi sah yang memperjuangkan demokrasi sosial.

Selain itu, tuduhan bahwa Mamdani mendukung terorisme karena lirik lagu rap yang ia tulis pada 2017 juga dianggap tidak berdasar.

Lirik tersebut dianggap sebagai bentuk ekspresi politik yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang menjamin kebebasan berbicara.

Berdasarkan hukum yang berlaku, bahkan jika proses hukum dimulai, pemerintah harus melalui jalur pengadilan federal dan menghadapi beban pembuktian yang sangat berat. (*)

Artinya, peluang pencabutan kewarganegaraan Zohran Mamdani hampir mustahil terjadi.(*)

(Tribunnews.com / Namira)(Tribunnews.com/Desi Triana)