Wali Kota New York Zohran Mamdani Diancam Donald Trump soal Status Kewarganegaraan dan Dana Federal

Ia diketahui secara resmi mendapatkan naturalisasinya pada tahun 2018 silam. 

Lantas seperti apa kemarahan Trump? 

Mamdani Dituduh Berbohong Sebagai Warga Negara AS

Dalam pernyataannya, Trump turut mengancam akan menahan dana federal untuk New York dan mendorong investigasi terhadap kewarganegaraan sang wali kota.

Dana federal digunakan untuk berbagai keperluan seperti program sosial (Jaminan Sosial, Medicare), pertahanan, infrastruktur (jalan raya), pendidikan, dan layanan publik lainnya. 

Selain itu, "dana federal" juga dapat merujuk pada dana antarbank yang digunakan oleh bank untuk pinjaman jangka pendek dan menjadi acuan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. 

Anggota Kongres dari Partai Republik, Andy Ogles, bahkan meminta Departemen Kehakiman menyelidiki Mamdani, menuduhnya menyembunyikan dukungan terhadap ideologi teroris dan komunisme.

Mengutip laporan Al Jazeera, tuduhan terhadap Mamdani berakar pada ketakutan ideologis dan kepentingan politik.

Mamdani dikenal sebagai anggota Democratic Socialists of America (DSA), sebuah organisasi politik yang memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan sosial.

Bagi sebagian kalangan konservatif, DSA sering disalahartikan sebagai organisasi berhaluan komunis.

Oleh karena itu, sejumlah tokoh Partai Republik menuding bahwa Mamdani tidak mengungkapkan afiliasi politiknya secara jujur saat mengajukan naturalisasi sebagai warga negara AS.

Mereka menganggap hal ini sebagai pelanggaran hukum yang bisa menjadi dasar untuk proses denaturalisasi atau pencabutan kewarganegaraan.

Tuding Dukung Teroris

Selain itu, Partai Republik juga menggunakan retorika keamanan nasional sebagai pembenaran.

Mamdani dituduh memiliki simpati terhadap kelompok “teroris” karena pernah menulis lirik lagu rap pada tahun 2017 yang menyinggung “Holy Land Five,” lima aktivis Muslim yang dihukum karena dituduh mendukung Hamas.

Meski lirik itu tidak berisi ajakan kekerasan dan dilindungi oleh kebebasan berekspresi, para politisi konservatif menjadikannya alasan untuk menuduh Mamdani “memberikan dukungan moral terhadap kelompok radikal.”