LINK Persyaratan Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025

- Surat Pernyataan 5 poin ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, berisi tentang:

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD)

Baca juga: Daftar 611 Nama Tak Lolos Verifikasi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI

Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku

- Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah

- Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk bersangkutan.

Link Tata Cara Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu:

KLIK DI SINI (*)