Pemprov Sultra juga terus menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan agar proyek ini masuk dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

Dukungan masyarakat pun menjadi salah satu alasan utama proyek ini terus diupayakan.

“Di Buton Tengah, masyarakat bahkan telah mewakafkan lahannya demi mendukung pembangunan jembatan ini. Ada beban moral bagi pemerintah untuk mewujudkannya,” ujar Robert.

Ia menegaskan, meskipun secara ekonomi proyek ini baru akan menunjukkan dampak maksimal pada tahun 2030–2031, bukan berarti pembangunannya harus ditunda. 

Penyusunan rencana multiyears akan memungkinkan proyek ini dimulai lebih awal, setidaknya dengan alokasi anggaran tahap awal.

Baca juga: BPJN Bakal Bangun Jembatan Senilai Rp60 Miliar di Jalan Trans Sulawesi Sambandete Konawe Utara

“Kita tidak bisa menunggu sampai dampak ekonomi terlihat baru mulai membangun. Langkah awal adalah pembaruan dokumen dan perhitungan kebutuhan anggaran berdasarkan timeline yang akan kita susun,” jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)