TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mulai mematangkan sejumlah langkah teknis dan strategi pendanaan untuk mendorong pembangunan Jembatan Muna-Buton.

Salah satu progres utama saat ini adalah pembaruan dokumen lingkungan atau amdal dan dokumen teknis lainnya yang menjadi prasyarat perencanaan proyek.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J Robert mengatakan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka tetap konsisten terhadap janji politiknya kepada masyarakat kepulauan.

Komitmen itu dibuktikan melalui langkah aktif Andi Sumangerukka yang secara langsung berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pada 11 Juni 2025 kemarin, Pak Gubernur langsung menghadap ke Kementerian PUPR. Respons dari Kementerian sangat positif, secara prinsip mereka siap mendukung pembangunan Jembatan Muna-Buton,” kata J Robert saat diwawancarai di ruangannya, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Pemprov Sulawesi Tenggara Alokasikan Rp4 Miliar untuk Penanganan Bencana dan Penguatan Tagana

Robert menjelaskan meski dukungan kebijakan dari pusat telah diperoleh, realisasi fisik pembangunan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya, perencanaan tahun 2026 sudah terlewati, dan hingga saat ini dukungan penganggaran belum tersedia. 

Pemprov Sultra saat ini sedang berkonsolidasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) hingga Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), untuk menentukan langkah teknis yang harus ditempuh.

Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah kondisi fiskal nasional yang tertekan. 

Potensi defisit keuangan negara akibat berbagai faktor global, turut mempengaruhi ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur besar.

Baca juga: Bertemu Menteri PU, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Bahas Jembatan Muna-Buton Sulawesi Tenggara

Menyadari hal tersebut, Pemprov Sultra menyiapkan skenario alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang melibatkan investasi dari BUMN. 

Nilai konstruksi proyek jembatan ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun, sehingga memerlukan tahapan pembangunan multiyears.

“Kalau mengacu pada pengalaman pembangunan Jembatan Teluk Kendari, kami akan mencoba mendorong agar proyek ini bisa dibahas pada forum kabinet terbatas, agar ada alokasi anggaran khusus,” tuturnya.

Robert menyampaikan sejumlah dokumen seperti feasibility study, amdal, dan dokumen pendukung lainnya yang sudah disusun beberapa tahun lalu kini perlu diperbarui. 

Ini menjadi langkah awal sebelum menyusun timeline pembangunan yang realistis, baik dari segi teknis maupun pembiayaan.

Baca juga: Jembatan Bailey di Sambandete Konawe Utara Ditargetkan Rampung Awal Juni 2025, Anggaran Rp3,4 Miliar

Pemprov Sultra juga terus menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan agar proyek ini masuk dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. 

Dukungan masyarakat pun menjadi salah satu alasan utama proyek ini terus diupayakan.

“Di Buton Tengah, masyarakat bahkan telah mewakafkan lahannya demi mendukung pembangunan jembatan ini. Ada beban moral bagi pemerintah untuk mewujudkannya,” ujar Robert.

Ia menegaskan, meskipun secara ekonomi proyek ini baru akan menunjukkan dampak maksimal pada tahun 2030–2031, bukan berarti pembangunannya harus ditunda. 

Penyusunan rencana multiyears akan memungkinkan proyek ini dimulai lebih awal, setidaknya dengan alokasi anggaran tahap awal.

Baca juga: BPJN Bakal Bangun Jembatan Senilai Rp60 Miliar di Jalan Trans Sulawesi Sambandete Konawe Utara

“Kita tidak bisa menunggu sampai dampak ekonomi terlihat baru mulai membangun. Langkah awal adalah pembaruan dokumen dan perhitungan kebutuhan anggaran berdasarkan timeline yang akan kita susun,” jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)