TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inilah deretan poster aksi damai Aliansi Honorer R2 dan R3 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejumlah tenaga honorer melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kota Kendari, Jalan Madusila, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Senin (3/2/2025).

Mereka berasal dari berbagai instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, mulai dari tenaga honorer teknis, guru, hingga kesehatan.

Honorer yang tergabung dalam aliansi tersebut adalah mereka yang tidak lolos seleksi PPPK tahap pertama sehingga disebut R2 dan R3.

Mereka menolak adanya PPPK paruh waktu dan menuntut pemerintah agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa seleksi.

Baca juga: Hasil Hearing DPRD, Aliansi Honorer R2 dan R3 Kendari Sulawesi Tenggara Bakal Temui Pemerintah Pusat

Dalam aksi damainya pada Senin pagi hari tadi, mereka menggunakan truk tronton dan membawa pengeras suara.

Tak hanya itu, sejumlah massa aksi juga membawa beberapa poster berisi penolakan terhadap status PPPK paruh waktu.

Di antaranya 'paruh waktu optimalkan menjadi penuh waktu, honorer R2-R3', 'R2 dan R3 Kota Kendari P3K penuh waktu harga mati!'.

Kemudian 'paruh waktu regulasi pembodohan untuk honorer R2-R3' dan 'sahkan kepres pengangkatan R2 R3 menjadi penuh waktu!'.

Ada pula poster bertuliskan 'belasan tahun mengabdi kenapa formasi tenaga teknis seperti dianaktirikan, optimalisasikan tenaga teknis'.

Baca juga: Enam Tuntutan Aksi Damai Aliansi Honorer Kendari Sulawesi Tenggara saat Rapat Dengar Pendapat DPRD

Serta 'kerja maksimal, starus minimal' dan 'kami honorer R2 dan R3 meminta kepada pemerintah untuk diangkat penuh waktu bukan paruh waktu'.

Seluruh poster tersebut ditulis tangan di atas kertas putih berukuran besar menggunakan pulpen hingga spidol berwarna hitam dan merah.

Salah seorang honorer yang enggan disebutkan namanya mengatakan kecewa apabila PPPK paruh waktu direalisasikan.

Sebab dirinya telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan menerima uang honor sebesar Rp250 ribu per bulan.

"Kami dibayar Rp250 ribu per bulan, itupun dibayarkan setiap tiga bulan," ucap dia.

Baca juga: BREAKING NEWS Aliansi Honorer Kendari Sulawesi Tenggara Tolak PPPK Paruh Waktu, Aksi Damai di DPRD