BREAKING NEWS Aliansi Honorer Kendari Sulawesi Tenggara Tolak PPPK Paruh Waktu, Aksi Damai di DPRD

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Aliansi Honorer R2 dan R3 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kota Kendari, Senin (3/2/2025).

Mereka menolak pengalihan status pegawai non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Aliansi tersebut meminta agar pemerintah mengangkat seluruh honorer sebagai PPPK penuh waktu.

Pantauan TribunnewsSultra.com, sekira pukul 9.38 WITA ratusan honorer memasuki halaman kantor DPRD Kendari.

Mereka berasal dari berbagai instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai dari tenaga teknis hingga tenaga kesehatan.

Berdasarkan informasi sejumlah demonstran, mereka telah mengabdi 10 hingga 20 tahun di pemerintahan.

Dengan jangka waktu yang lama tersebut, mereka turut mengeluhkan upah yang diberikan kepada mereka.

Baca juga: Jawab Keluhan Honorer Tenaga Kesehatan di Muna Sulawesi Tenggara, DPRD Jadwalkan Hearing

"Gaji kami Rp250 ribu per bulan itupun diterima setiap tiga bulan, ada juga yang hanya Rp900 ribu per tahun berarti per bulannya Rp75 ribu," ucap dia.

Menurut mereka, PPPK Paruh Waktu ini tidak merubah nasib mereka baik dari sisi pengganjian dan hal lainnya.

Oleh karena itu, Aliansi Honorer R2 dan R3 Kota Kendari ini dengan tegas menolak adanya PPPK Paruh Waktu.

Saat ini, Aliansi Honorer R2 dan R3 sedang melakukan rapat dengar pendapat bersama Pemkot Kendari di Kantor DPRD Kendari. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)