Hal ini juga dipicu adanya kecenderungan memaksa PTN Satker berubah status menjadi BLU, sedang analisis sumber pemasukan kampus masih berupa hitung-hitungan imajiner yang tak sesuai dengan kondisi lapangan.

Alasan lain pemerintah harus mengintervensi memberikan tukin remunerasi kepada dosen ASN Kemenristek, karena kampus sering kali menaikkan uang kuliah dan menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar.

"Akibatnya, dosen mengajar melewati standar SKS yang wajar. Hal ini kemudian mengganggu waktu mereka untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi lainnya, seperti riset dan pengabdian masyarakat," katanya.

Untuk itu, ADAKSI mendesak untuk melakukan revisi anggaran kementerian Rp57 trilliun tahun 2025 agar tunjangan kinerja dosen segera dapat dibayarkan.

"Menuntut pembayaran tukin sesuai pelaksanaan teknis pembayaran yang masih berlaku, yaitu berdasarkan Perpres No 136 Tahun 2018, Permendikbud No 49 Tahun 2020 dan Kepmendikbudristek 447/P/2024," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono)