Strategi Pj Gubernur Sultra Andap Kendalikan Inflasi, Dari Urutan 2 Tertinggi Kini di Bawah Nasional

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat menjadi sorotan belakangan ini.

Bagaimana tidak, Sultra pernah di posisi kedua tertinggi angka inflasinya se Indonesia pada September 2023 lalu yakni 3,46 persen.

Kemudian berangsur turun selama masa kepemimpinan Penjabat atau Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

Di mana pada Oktober 2023 angka inflasi turun ke 3,14 persen dan November 2023 terkoreksi di 2,87 persen.

Di awal 2024 tepatnya Januari, inflasi Provinsi Sultra menjadi 2,58 persen, peringkat ke-14 terendah se-Indonesia.

Angka inflasi Sultra tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61 persen.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi mengatakan perhitungan angka inflasi di Sultra yang dinilai Pemerintah Pusat, pada awalnya hanya berpatokan pada angka BPS dengan berfokus pada Kota Kendari dan Baubau.

Baca juga: BPS Mencatat Cabe Penyumbang Inflasi Tertinggi Tahun 2023 di Kota Baubau Sulawesi Tenggara

"Berdasarkan hasil analisis, saya menyadari bahwa kurang aktual apabila angka inflasi Provinsi Sultra yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, hanya berpatokan pada Kota Baubau dan Kota Kendari," ujar Andap dalam rilis yang diterima TribunnewsSultra.com, Sabtu (27/1/2024).

Ia berpandangan bahwa masalah inflasi di era otonomi daerah sudah seharusnya melibatkan kabupaten kota secara menyeluruh.

Sebab tugas Pemerintah Provinsi pada dasarnya menjembatani dan mengkoordinasikan antar pemerintah kabupaten kota.

Serta antara Pemerintah Pusat seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota, begitu pula terkait inflasi.

Andap mengaku ada beberapa kunci mengendalikan konflik dalam menekan laju inflasi tahunan (yoy).

Diantaranya Koordinasi dan Komitmen, Identifikasi dan Analisis, serta Politik Anggaran.

Terkait Koordinasi dan Komitmen ini dilakukan secara intensif dan efektif antara seluruh pemangku kepentingan.

Baca juga: Ikan, Bawang Merah, Cabai Rawit hingga Tomat Dominasi Penyumbang Inflasi di Baubau Sulawesi Tenggara

"Koordinasi yang diinisiasi bukan formalitas rapat. Keseriusan seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 16 November 2023 lalu oleh BPS, Bulog, BI Perwakilan Sultra, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra," jelasnya.