Kata dia, hal ini agar banyak kebutuhan tidak lagi bergantung pada Impor bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Disambungnya, Ketua LMND Kendari, Anhar mengatakan kenaikan PPN bakal kembali menyusahkan masyarakat ekonomi kelas bawah.

" Kita ketahui bersama PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung dikenakan kepada masyarakat, tetapi kepada barang atau jasa yang dikonsumsi," katanya.

Sehingga disebutkannya, kenaikan pajak PPN ini akan membebani konsumen dan hal ini pemerintah telah menaikan PPN 10 persen menjadi 11 persen.

"Lagi, kami menilai kenaikan tarif PPN ini dapat memicu lonjakan harga barang dan jasa yang akan berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Kawal Aksi Demo 11 April 2022, Polda Sultra Terjunkan 500 Personel, Jamin Tak Dilengkapi Senpi

"Serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang dimana kita ketahui beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan akibat pandemi Covid," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMII Kota Kendari, Muhammad Alamsyah mengatakan pula untuk itu mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot sejumlah menteri kabinetnya.

Diantaranya, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Menteri kemenko RI sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

"Khususnya rakyat kecil yang sedang mengalami masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 khususnya soal ekonomi," tuturnya.

Ketua GMNI Kota Kendari, Saswal Ukba mengungkapkan melihat situasi saat ini Cipayung Plus Kota Kendari mendesak agar presiden Jokowi
mengevaluasi menteri-menteri terkait.

"Jika menteri-menteri terkait tidak segera dilakukan perubahan atau perbaikan maka kami meminta Presiden mencopot mentri-mentri terkait dari jabatannya," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)