TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Cipayung Plus Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis unjuk rasa bakal dilakukan Senin (11/4/2022) hari ini.

Cipayung Plus ini tergabung dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kendari.

Serta, Gerakan Mahasiswa Kristen Nasional Indonesia (GMKNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Kendari.

Ikut pula, Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Kendari.

Baca juga: Demo 11 April Batal Digelar di Depan Istana Negara, Ini Alasan BEM SI Beralih Geruduk Gedung DPR RI

Ketua PMKRI Kendari, Kilianus Paliling mengatakan Cipayung Plus Kota Kendari Sultra sigap dalam aksi unjuk rasa pada Senin 11 April 2022 hari ini.

"Ini menyikapi persoalan-persoalan yang akhir-akhir berkembang di tengah masyarakat, khususnya soal kenaikan harga bahan-bahan pokok, kenaikan BBM dan kenaikan PPN," katanya.

Sementara Ketua GMKI Kendari, Bongga Lasarus menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM dan Gas Elpiji  yang akan berdampak buruk dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

"Seperti kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan lainya, misalnya kenaikan harga pertamax yang kini menjadi Rp. 12.500/liter dari harga yang sebelumnya Rp. 9.000," tuturnya.

Selain itu Ketua KMHDI Kendari, Adi Darmawan menerangkan mungkin bisa berefek pada konsumen Pertamax yang akan beralih ke Pertalite disubsidi harga Rp7.650 per liternya.

"Sehingga tentu hal ini akan berdampak pada kelangkaan BBM pertalite yang notabene adalah bahan bakar yang disubsidi bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah," ujarnya.

Kemudian, mengenai LPG 3 kg yang juga selama ini disubsidi. Menurutnya, jika terjadi kenaikan harganya maka akan berefek pada pelaku UMKM dan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Baca juga: Demo 11 April Pindah ke DPR, Puan Maharani Angkat Bicara: Jangan Terprovokasi

"Kelompok Cipayung Plus Kota Kendari menolak dengan tegas kenaikan BBM dan LPG yang menyengsarakan masyarakat ditengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid 19," terangnya.

Dilanjutkan Ketua HMI MPO Kendari, Badi Farhan menilai kenaikan sejumlah kebutuhan ini sebagai bentuk ketidak pedulian pemerintah kepada masyarakatnya saat ini.

"Seharusnya pemerintah dapat menjamin dan mendorong kestabilan harga bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, ditambahkan Ketua KAMMI Kendari, Iwan Haridi juga meminta pemerintah mendorong untuk dapat mewujudkan sesegera mungkin
swasembada pangan.

Kata dia, hal ini agar banyak kebutuhan tidak lagi bergantung pada Impor bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Disambungnya, Ketua LMND Kendari, Anhar mengatakan kenaikan PPN bakal kembali menyusahkan masyarakat ekonomi kelas bawah.

" Kita ketahui bersama PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung dikenakan kepada masyarakat, tetapi kepada barang atau jasa yang dikonsumsi," katanya.

Sehingga disebutkannya, kenaikan pajak PPN ini akan membebani konsumen dan hal ini pemerintah telah menaikan PPN 10 persen menjadi 11 persen.

"Lagi, kami menilai kenaikan tarif PPN ini dapat memicu lonjakan harga barang dan jasa yang akan berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Kawal Aksi Demo 11 April 2022, Polda Sultra Terjunkan 500 Personel, Jamin Tak Dilengkapi Senpi

"Serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang dimana kita ketahui beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan akibat pandemi Covid," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMII Kota Kendari, Muhammad Alamsyah mengatakan pula untuk itu mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot sejumlah menteri kabinetnya.

Diantaranya, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Menteri kemenko RI sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

"Khususnya rakyat kecil yang sedang mengalami masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 khususnya soal ekonomi," tuturnya.

Ketua GMNI Kota Kendari, Saswal Ukba mengungkapkan melihat situasi saat ini Cipayung Plus Kota Kendari mendesak agar presiden Jokowi
mengevaluasi menteri-menteri terkait.

"Jika menteri-menteri terkait tidak segera dilakukan perubahan atau perbaikan maka kami meminta Presiden mencopot mentri-mentri terkait dari jabatannya," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Husni Husein)