Tim KPK Lanjut Operasi di Makassar Usai OTT Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Kasus RS Koltim Rp170 M

Namun, Asep mengungkapkan mereka terdiri dari swasta dan pemerintahan. 

Dugaan Suap Dana DAK RSUD Kolaka Timur

Kasus yang menjadi sasaran OTT berkaitan dengan proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur menggunakan DAK tahun anggaran berjalan senilai sekitar Rp170 miliar. KPK menduga terjadi praktik suap dalam pengelolaan dan distribusi dana tersebut.

“Perkaranya terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS: peningkatan kualitas atau status RS,” jelas Asep.

Dalam operasi ini, KPK menangkap dua pejabat Dinas PUPR Kolaka Timur di Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, saat hendak bepergian. KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor Pemkab Kolaka Timur, termasuk ruang kerja Bupati, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR.

Dugaan awal mengarah pada pengaturan proyek dan pengaliran dana yang tidak sesuai prosedur, melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta.

Status Bupati Kolaka Timur Disorot

Nama Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sempat disebut sebagai salah satu target OTT.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut Azis termasuk dalam sasaran operasi, namun Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah bahwa Azis berada di lokasi saat OTT berlangsung.

Abdul Azis sendiri mengaku sedang mengikuti kegiatan partai di Makassar.

Proses Hukum: 1x24 Jam Penentuan Status

Baca juga: KPK Sedang Usut Kasus Suap di Kolaka Timur, 7 Orang Diamankan, Tersisa Menunggu Tim dari Makassar

KPK memiliki waktu 1x24 jam sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang telah diamankan.

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, mereka dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut

KPK Diam-diam Usut Kasus Suap di Sulawesi Tenggara

Gembar-gembor mengenai kedatangan KPK terungkap saat operasi tangkap tangan atau OTT dilakukan di Kolaka Timur (Koltim).