KPK Sebut OTT Kolaka Timur Sulawesi Tenggara Soal Dugaan Kasus Suap Proyek Pembangunan RSUD Koltim

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Operasi Tangkap Tangan ( OTT KPK) terkait dugaan kasus di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

OTT terkait dugaan kasus suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Koltim, Provinsi Sultra.

Hal tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Kamis (07/08/2025) malam.

Menurut Budi, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan pihak berkaitan OTT tersebut.

Kata Budi, mereka diperiksa sekaitan dengan dugaan suap proyek pembangunan/peningkatan kualitas rumah sakit (RS).

Baca juga: KPK Amankan 7 Orang Terkait OTT Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, 4 di Kendari, 3 Jakarta, 1 Makassar

“Dugaan suap proyek pembangunan/peningkatan kualitas rumah sakit, yang dananya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus),” katanya.

Dari OTT KPK tersebut, kata Budi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah orang.

“Sampai dengan saat ini yang di Sultra diamankan 4 orang. Di Jakarta 3 orang. Di Sulawesi Selatan sedang proses 1 orang,” jelasnya.

Diberitakan TribunnewsSultra.com sebelumnya, pembangunan RSUD Kolaka Timur di Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Koltim, Sulawesi Tenggara, sudah dimulai Maret 2025 lalu.

RSUD Koltim menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai lokus Public Health Training Center (PHTC) pada tahun 2025. 

Baca juga: KPK Sedang Usut Kasus Suap di Kolaka Timur, 7 Orang Diamankan, Tersisa Menunggu Tim dari Makassar

Rumah sakit ini akan dibangun dengan anggaran Rp170 miliar yang bersumber dari dua skema pendanaan, yakni bantuan pemerintah dari Kementerian Kesehatan untuk 20 rumah sakit.

Lalu, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada 12 rumah sakit, termasuk RSUD Koltim.

Direktur RSUD Koltim, dr Abdul Munir Abubakar, mengatakan, awalnya Pemkab Koltim mengusulkan anggaran Rp40 miliar untuk pembangunan rumah sakit ini. 

Namun, Bupati Koltim Abdul Azis, melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga anggaran yang disetujui meningkat hingga Rp170 miliar. 

Anggaran Rp170 miliar itu nantinya dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebanyak Rp150 miliar.

Baca juga: Daftar Ruangan Disegel KPK di Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Dinkes, Dinas PU, Ruang Kerja Bupati