Jokowi Dianggap Orang Luar PDIP Usai Komentari Keputusan Megawati Larang Kader Retret di Magelang
Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai orang luar PDIP usai mengomentari soal keputusan Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya ikut rekret.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Desi Triana Aswan
TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Presiden 2014-2019 dan 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai orang luar PDIP usai mengomentari soal keputusan Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya ikut rekret di Magelang.
Ia sebelumnya menyebut bahwa rekret merupakan perintah kepala negara, sehingga menjadi kewajiban.
Sementara imbas ditahannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, membuat Megawati sebagai Ketua Umum partai mengambil langkah tegas.
Salah satunya adalah melarang kader yang menjadi kepala daerah untuk ikut retret di Magelang.
Mengetahui hal tersebut, Jokowi pun memberikan tanggapannya.
Menurutnya kegiatan retret adalah urusan pemerintah.
Sehingga, kepala daerah yang telah terpilih harusnya hadir saat momen retret.
Baca juga: Senyum Sumringah Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka Pakai Komcad Ikut Retret di Magelang
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).
"Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang," kata dia.
Menurut dia, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Jokowi Dianggap 'Angin Lalu'
Namun tanggapan Jokowi tersebut dianggap sebagai angin lalu.
Pasalnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah ibarat menganggap sosok yang pernah lama di PDIP itu sudah menjadi 'orang luar'.
Ia merespons soal pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal agenda retret atau penggemblengan seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.