Hasto Kristiyanto Bongkar Alasan Dirinya Ditetapkan Tersangka Kasus Harun Masiku, Ada Kaitan Jokowi
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membongkar alasan dirinya ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Desi Triana Aswan
TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membongkar alasan dirinya ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku.
Ia menyebut bahwa keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut berkaitan dengan Jokowi.
Hal tersebut diungkapkannya satu bulan sebelum penetapan tersangka di hadapan Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer.
Awalnya, Connie memberikan informasi tersebut kepada Hasto.
Dalam tayangan di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored yang tayang pada 22 November 2024.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka oleh KPK, pada 23 Desember 2024.
Penetapan tersebut atas kasus korupsi lima tahun lalu, Harun Masiku.
Baca juga: Harta Kekayaan Sahbirin Noor Gubernur Kalimantan Selatan Tersangka KPK di Akhir Masa Jabatan, Kasus
Namun kabar ini ternyata sudah terendus sejak satu bulan yang lalu.
Pada cuplikan di channel YouTube Faizal Uncensored itu, Connie selaku lawan bicara Hasto ternyata pernah mengungkapkan tentang bocoran dirinya menjadi tersangka.
Hasto mengatakan penetapan tersangka terhadapnya berkaitan dengan kasus yang tidak jelas.
"Maka kemudian ketika Connie menginformasikan kepada saya, ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang absurd dan tidak jelas," katanya dalam siniar Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada 22 November 2024 lalu.
Ia pun menyebutkan dua alasan dirinya dibidik menjadi tersangka.
Menurutnya, hal ini berkaitan dengan disertasinya yang berisi simpulan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam pemenangan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.
Disertasi tersebut, berisikan tentang tulisan Hasto, upaya Jokowi tersebut telah merusak konstitusi.
"Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral, itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core element dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populism, dan machiavellian."
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.