Pilkada Buton Tengah
12 Penyelenggara Pemilu di Buton Tengah Diperiksa DKPP Soal Netralitas dan Dugaan Berpihak ke Paslon
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
lihat foto
Tangkapan Layar YouTube DKPP RI
SIDANG DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut disampaikan sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu Perkara Nomor 51-PKE-DKPP/I/2025 dan 54-PKE-DKPP/I/2025. Agenda sidang pemeriksaan 12 penyelenggara pemilu di antaranya berasal dari KPU dam Bawaslu Buton Tengah ini dilakukan secara hybrid, Kamis (13/2/2025). (Tangkapan Layar YouTube DKPP RI)
Menurutnya, proses tindak lanjut dari semua laporan yang masuk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sidang ini diadakan secara hibrida dengan majelis, pengadu, teradu, dan pihak terkait berada di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan sejumlah saksi hadir melalui virtual.
Ketua majelis dalam sidang ini adalah Heddy Lugito dengan Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo. (*)
(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)
Tags
DKPP
Pilkada Buton Tengah
Pilkada Buteng
Pilkada 2024
Sulawesi Tenggara
netralitas
pemeriksaan
KPU Buton Tengah
Bawaslu Buton Tengah
Berita Terkait
Baca Juga
| Daftar 15 Komisioner KPU di Sulawesi Tenggara Diperiksa DKPP, Ada Buton, Busel, Buteng |
|
|---|
| Komisioner KPU Buton Selatan Diperiksa DKPP Terkait Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 |
|
|---|
| Hasil Sidang DKPP Terhadap Komisioner KPU Buton dan Buteng Sulawesi Tenggara, Kasus PSU hingga Caleg |
|
|---|
| DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Buton Sultra Terkait Pencalegan Eks Napi Narkoba pada Pemilu 2024 |
|
|---|
| DKPP RI Sidang Kode Etik Lima Anggota KPU Muna Barat Sulawesi Tenggara Soal Pelanggaran Seleksi PPK |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.