PERSPEKTIF: Program 100 Hari Andi Sumangerukka-Hugua di Sulawesi Tenggara, Birokrasi Jadi Hambatan?

Oleh: La Ode Rahmat Apiti

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025-2030, Andi Sumangerukka dan Hugua, akan dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto tanggal 20 Februari nanti di Istana Merdeka.

Pasangan ini akan mulai tancap gas untuk mewujudkan visi dan misi saat masa kampanye.

Agenda kerja 100 hari merupakan starting awal dalam bekerja, program-program prioritas jadi agenda utama 100 hari ke depan dalam menunaikan ‘janji’ politik masa kampanye.

Terkait hal itu, sudah pasti program 100 hari yang mau diluncurkan ASR-Hugua berkaitan langsung dengan kepentingan dan atau kebutuhan masyarakat.

Sebagai langkah awal untuk memaksimalkan agenda kerja 100 hari tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) sudah mengadakan rapat koordinasi khusus (rakor).

Baca juga: OPINI Ergonomi dan Postur Tubuh: Perspektif Etik Dalam Mencegah Cedera di Lingkungan Tambang

Di mana, rakor tersebut dihadiri oleh Tim Asistensi Gubernur-Wakil Gubernur Sultra Terpilih Pilkada 2024.

Dalam rakor yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Senin (10/2/2025) lalu, tim asistensi, memaparkan program 100 hari ASR-Hugua.

Program tersebut di antaranya pengendalian inflasi, sertifikasi halal UMKM, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, layanan ambulans gratis darat dan laut, serta berbagai program 100 hari lainnya.

Agenda strategis 100 hari tersebut diharapkan mendapat dukungan semua pihak terutama birokrasi karena akan menjadi  ‘mesin’ penggerak agenda strategis tersebut.

Tentu saja rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai agenda strategis tersebut dengan seluruh dinas terkait agar dalam implementasinya program berjalan dengan sukses.

Baca juga: OPINI: Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Tinjauan Dalam Perspektif Kerjasama Internasional

Sekaligus bisa mengantisipasi berbagai problematika dan atau kendala yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan program.

Kita berharap agenda 100 hari secara jangka pendek itu bisa menjawab berbagai problematika yang menyelimuti masyarakat.

Meski demikian, kesuksesan program 100 hari harus ditopang dengan tim kerja yang bekerja taktis dan tidak terjebak dalam birokratisasi yang mengaburkan subtansi.

Walaupun rakor pembahasan agenda 100 hari telah dilaksanakan agar birokrasi dan dinas terkait bisa paham dan mempersiapkan perangkat kerjanya dan hal teknis lainnya.

Namun, menurut hemat penulis ada beberapa kendala yang akan dihadapi yaitu pertama, kendala birokrasi, sudah menjadi tren kinerja birokrasi mulai level pusat sampai ke level daerah kinerjanya lamban dan tidak taktis bahkan cenderung ‘mempersulit’ agenda-agenda kerakyatan.

Baca juga: PERSPEKTIF: Refleksi Eksistensi Bank Sultra pada HUT ke-56

Berbagai program yang dicanangkan secara konseptual bervisi kerakyatan.

Namun, dalam implementasi birokrasi bekerja lebih berorientasi mencari ‘fee’ sehingga efeknya banyak program tidak berjalan sesuai rencana karena tidak ada ‘keuntungan’ finansial yang didapat.

Program 100 hari Andi Sumangerukka-Hugua, bila birokrasi Pemprov Sultra masih bermental ‘kontraktor’ maka dalam implementasinya akan mengalami hambatan.

Selain itu, isu mutasi dan rotasi di kalangan ASN membuat mereka bekerja tidak fokus dan lebih sibuk bermanuver mencari ‘suaka’ politik agar tidak terkena ‘gelombang’ mutasi.

Birokrasi bermental ‘kontraktor’ dan ‘mandor’ sudah harus ditertibkan dan dimonitoring secara ketat.

Baca juga: PERSPEKTIF: Kelompok Usaha Bank Aksi Bisnis Kolaboratif Perbankan

Sehingga, program 100 hari tersebut bisa tepat sasaran dan tidak melenceng dari tujuan.

ASR-Hugua harus tegas dan mendisiplikan ASN dengan pola ‘militer’ agar program 100 hari berjalan sesuai jadwal dan target yang telah direncanakan.

Selain itu, kontrak kinerja salah satu cara untuk mendisiplikan abdi negara agar bekerja lebih produktif dan berorientasi pada hasil.

Bila ASN yang diberi tanggung jawab dalam program 100 hari gagal, maka konsekuensinya harus diberi pembinaan.

Dan atau harus ikhlas mundur sebagai kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: PERSPEKTIF: Pedoman "Suci" Menyelesaikan Skripsi

Kendala di atas harus diantisipasi oleh ASR-Hugua agar birokrasi tidak ‘menyabotase’ program-programnya.

ASR sebagai mantan intelijen tentu sudah memiliki rapor semua ASN, apalagi para OPD.

Sehingga bagi yang bermain dengan program tersebut akan langsung ‘ditindak’.

Sementara, wakil gubernur merupakan mantan Bupati Wakatobi dua periode yang punya pengalaman dalam ‘mendrive’ birokrasi.

Partisipasi dan pengawasan publik program 100 hari salah satu kunci untuk memacu keberhasilan program itu.

Baca juga: Wakil Rektor II UHO Kendari Sebut Perspektif Arkeologi dan Sejarah Penting dalam Karakter Bangsa

Dan masyarakat Sulawesi Tenggara menunggu agenda 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih tersebut.

Kita berharap agenda kerja 100 hari Andi Sumangerukka-Hugua menjadi langkah awal untuk kemajuan Provinsi Sultra di masa yang akan datang. (*)

(TribunnewsSultra.com)