PERSPEKTIF: Program 100 Hari Andi Sumangerukka-Hugua di Sulawesi Tenggara, Birokrasi Jadi Hambatan?

Oleh: La Ode Rahmat Apiti

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025-2030, Andi Sumangerukka dan Hugua, akan dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto tanggal 20 Februari nanti di Istana Merdeka.

Pasangan ini akan mulai tancap gas untuk mewujudkan visi dan misi saat masa kampanye.

Agenda kerja 100 hari merupakan starting awal dalam bekerja, program-program prioritas jadi agenda utama 100 hari ke depan dalam menunaikan ‘janji’ politik masa kampanye.

Terkait hal itu, sudah pasti program 100 hari yang mau diluncurkan ASR-Hugua berkaitan langsung dengan kepentingan dan atau kebutuhan masyarakat.

Sebagai langkah awal untuk memaksimalkan agenda kerja 100 hari tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) sudah mengadakan rapat koordinasi khusus (rakor).

Baca juga: OPINI Ergonomi dan Postur Tubuh: Perspektif Etik Dalam Mencegah Cedera di Lingkungan Tambang

Di mana, rakor tersebut dihadiri oleh Tim Asistensi Gubernur-Wakil Gubernur Sultra Terpilih Pilkada 2024.

Dalam rakor yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Senin (10/2/2025) lalu, tim asistensi, memaparkan program 100 hari ASR-Hugua.

Program tersebut di antaranya pengendalian inflasi, sertifikasi halal UMKM, beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, layanan ambulans gratis darat dan laut, serta berbagai program 100 hari lainnya.

Agenda strategis 100 hari tersebut diharapkan mendapat dukungan semua pihak terutama birokrasi karena akan menjadi  ‘mesin’ penggerak agenda strategis tersebut.

Tentu saja rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai agenda strategis tersebut dengan seluruh dinas terkait agar dalam implementasinya program berjalan dengan sukses.

Baca juga: OPINI: Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Tinjauan Dalam Perspektif Kerjasama Internasional

Sekaligus bisa mengantisipasi berbagai problematika dan atau kendala yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan program.

Kita berharap agenda 100 hari secara jangka pendek itu bisa menjawab berbagai problematika yang menyelimuti masyarakat.

Meski demikian, kesuksesan program 100 hari harus ditopang dengan tim kerja yang bekerja taktis dan tidak terjebak dalam birokratisasi yang mengaburkan subtansi.