Hasil Putusan 14 Perkara Pilkada Sulawesi Tenggara di MK Termasuk Pilgub Sultra, Jadwal Sidang Live

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Update hasil putusan 14 perkara Pilkada 2024 se Sulawesi Tenggara (Sultra) di Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk Pilgub Sultra, simak jadwal sidang MK.

Jadwal sidang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah atau (PHP Pilkada) 2024 dengan agenda pengucapan putusan/ penetapan untuk wilayah Provinsi Sultra berlangsung pekan ini.

Hasil putusan PHP Pilkada itupun bisa diketahui real time melalui tayangan live streaming kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Putusan tersebut salah satunya terkait sengketa atau perkara hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra 2024.

Perkara lainnya yakni Pemilihan Wali Kota atau Pilwali Kendari, Pilwali Baubau, Pilkada Wakatobi, dan Pilkada Konawe Selatan.

Pilkada Muna, Pilkada Kolaka Utara (Kolut), Pilkada Konawe Utara (Konut), dan Pilkada Buton.

Pilkada Buton Selatan (Busel), Pilkada Buton Tengah (Buteng), dan Pilkada Konawe Kepulauan (Konkep).

Baca juga: Jadwal Sidang Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi

Khusus Pilwali atau Pilkada Kendari dan Pilkada Busel terdapat dua perkara yang diajukan masing-masing dua pasangan calon (paslon).

Dari total 18 kabupaten/ kota se-Sulawesi Tenggara yang menggelar Pilkada 2024, 6 daerah lainnya tidak memiliki sengketa pilkada.

Paslon bupati dan wakil bupati di daerah itupun sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kepala daerah terpilih.

Masing-masing daerah tersebut yakni paslon Bupati Kolaka dan wakil bupati terpilihnya, Amri dan Husmaluddin.

Paslon Bupati Konawe terpilih dan wakil bupatinya, Yusran Akbar dan Syamsul Ibrahim.

Pasangan Bupati Muna terpilih dan wakilnya, La Ode Darwin dan Ali Basa, Bupati Bombana terpilih dan wakilnya, Burhanuddin dan Ahmad Yani.

Selain itu, Bupati Kolaka Timur terpilih dan wakilnya Abd Azis dan Yosep Sahaka, serta Bupati Buton Utara terpilih dan wakilnya, Afirudin Mathara dan Rahman.

Sementara, penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih di 11 daerah lainnya masih menunggu hasil pengucapan putusan atau penetapan perkara hasil pilkada oleh hakim MK.