Pilkada Sultra
Jadwal Pelantikan Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara Tanpa dan Dengan Sengketa Pilkada 2024 di MK
Berikut jadwal pelantikan kepala daerah terpilih se Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan dan tanpa sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Amelda Devi Indriyani | Editor: Aqsa
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Berikut jadwal pelantikan kepala daerah terpilih se Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan dan tanpa sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terdapat 6 Bupati dan Wakil Bupati terpilih se-Sultra tanpa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di MK.
Hasil pilkada tanpa sengketa MK tersebut yakni Pilkada Konawe dan Pilkada Kolaka Timur (Koltim).
Selain itu, Pilkada Kolaka, Pilkada Muna Barat (Mubar), Pilkada Buton Utara (Butur), dan Pilkada Bombana.
Sedangkan, 12 hasil pilkada lainnya masih berproses di MK termasuk Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sultra 2024.
Lainnya, Pemilihan Wali Kota atau Pilwali Kendari dan Pilwali Baubau, Pilkada Muna, serta Pilkada Buton.
Pilkada Buton Selatan (Busel), Pilkada Kolaka Utara (Kolut), Pilkada Konawe Kepulauan (Konkep), dan Pilkada Buton Tengah (Buteng).
Baca juga: Update 14 Sengketa Pilkada 2024 Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi Termasuk Pilgub Sultra
Pilkada Buton, Pilkada Konawe Selatan (Konsel), Pilkada Konawe Utara (Konut), dan Pilkada Wakatobi 2024.
Hasil pilkada 12 kabupaten/ kota berproses di mahkamah menyusul gugatan yang didaftarkan masing-masing pasangan calon (paslon).
Hingga Selasa (07/01/2024), seluruh gugatan hasil Pilkada 2024 se-Sulawesi Tenggara tersebut telah diregister MK.
MK selanjutnya menjadwalkan sidang perdana Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) 2024.
Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan tersebut akan dilaksanakan mulai Rabu (8/1/2024).
Lantas kapan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih tanpa sengketa pilkada?
Begitupun, jika terdapat perselisihan di Mahkamah Konstitusi.
Simak ulasan selengkapnya dihimpun TribunnewsSultra.com dari berbagai sumber berikut ini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.