44 Honorer Satpol PP Datangi DPRD Konawe Selatan, Keluhkan yang Lulus PPPK 2024 Bukan Pegawai Honor

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sebanyak 44 pegawai honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) datangi DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Senin (6/1/2025).

Mereka mengeluhkan terkait transparansi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Satpol PP Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satu pegawai honorer, Israwan mengatakan pihaknya mendatangi Kantor DPRD Konawe Selatan untuk meminta pertolongan dengan masalah perekrutan PPPK yang tidak transparan.

“Kita datang di DPRD untuk minta keadilan karena 20 tahun kita honor, yang terangkat PPPK di Satpol orang luar dan tidak pernah honor,"

"Secara tidak langsung kami digugurkan, padahal selama 20 tahun kita honor sehingga kami datangi DPRD Konsel untuk minta keadilan sebagai wakil rakyat,” katanya kepada TribunnewsSultra.com, Senin (6/1/2024).

Ia menjelaskan dalam perekrutan PPPK Satpol PP terkesan manipulatif, pasalnya yang diloloskan menjadi PPPK adalah orang-orang yang tidak pernah honor di Satpol PP Konawe Selatan.

Baca juga: PPPK Lolos 2024 Tak Ada Slip Gaji Berpeluang Gugur, BKPSDM Konawe Verifikasi Ulang Hasil Pengumuman

“Ini menjadi pertanyaan besar kenapa orang luar tiba-tiba lolos menjadi PPPK di Satpol PP, padahal kami yang sudah mengabdi selama 20 tahun tidak diloloskan,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan dalam perekrutan PPPK kali ini, dari 171 pegawai honor aktif yang diloloskan hanya sebanyak 18 orang.

“Untuk kuotanya PPPK Satpol PP sebanyak 67 orang, sementara Satpol PP yang aktif sebanyak 171 orang tetapi yang diloloskan hanya 18 orang sisanya kami tidak tau asalnya dari mana tiba-tiba lolos di Satpol PP,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin mengatakan dirinya telah menerima aspirasi dari honorer Satpol PP, terkait perekrutan PPPK 2024.

“Kita akan tindak lanjuti di BKD untuk dimintai penjelasan perekrutan PPPK Satpol PP,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan seharusnya dalam perekrutan PPPK di Satpol PP tidak dibuka umum tetapi dijadikan kuota khusus.

Baca juga: Ribut Soal Dugaan Honorer Siluman Lulus PPPK 2024 Muna Sulawesi Tenggara, Sekda Minta Kumpul Bukti

“Harapan kita memang yang kuota di Satpol PP itu harus dikunci supaya yang mendaftar hanya Satpol PP saja, sehingga teman-teman yang sudah honor kurang lebih 20 tahun bisa terakomodir,” ujarnya.

Politisi Golkar juga ini akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan Rapat Dengar Penndapat (RDP).

“InsyaAllah dalam dekat ini kita akan memanggil untuk dilakukan RDP, untuk mencari solusi yang terbaik buat teman-teman kita,” ujarnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Samsul)