Tidak Adanya Prodi Pendidikan Luar Biasa di Sulawesi Tenggara, Jadi Tantangan Pengadaan Guru SLB

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Konsorsium Pendidikan Daerah atau KPD resmi terbentuk di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (02/09/2024).

Dalam proses pembentukan KPD tersebut, para pemangku kepentingan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sempat menyinggung kurangnya guru luar biasa.

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Sultra, Awaluddin Keala mengatakan, Provinsi Sulawesi Tenggara kekurangan 3 ribu guru termasuk guru pendidikan luar biasa.

Padahal peserta didik berkebutuhan khusus terus meningkat, baik yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) ataupun sekolah dengan program pendidikan inklusif.

"Sekarang ini kekurangan guru untuk Sekolah Luar Biasa sebenarnya sudah lama, bukan kasus baru," katanya kepada TribunnewsSultra.com.

Baca juga: Syarat dan Jadwal Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI

Dia menjelaskan, tidak adanya program studi Pendidikan Luar Biasa di perguruan tinggi di Sultra menjadi salah satu tantangan kurangnya guru pendidikan inklusif.

"Terbatasnya perguruan tinggi yang membuka program Pendidikan Luar Biasa itu hanya di Bandung, Malang, dan seterusnya," ucap dia.

"Untuk membuka program studi baru di universitas pun tidak mudah, ada persyaratan yang diperlukan," sambungnya.

Akan tetapi, dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek menyiapkan solusi melalui Platform Merdeka Mengajar atau PMM.

"Di PMM itu ada materi-materi tertentu yang bisa dibaca oleh bapak dan ibu guru yang mengajar di SLB sebagai bekal mereka," jelasnya.

Baca juga: Ini Manfaat Ikut Program PPG, Nunuk Suryani Sebut Komitmen Tuntaskan Sertifikasi 1,6 Juta Guru

Sebagai informasi, pembentukan KPD Sultra ini dalam rangka mengurangi ketimpangan antara jumlah guru pensiun dengan jumlah guru yang dihasilkan melalui program PPG.

Oleh karena itu, Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG) Ditjen GTK Kemendikbudristek juga turut hadir sebagai pemateri pada kegiatan tersebut.

"Semua aspirasi kita ditampung dan dibawa ke pusat untuk kemudian menjadi kebijakan pemerintah," katanya.

Pembentukan KPD Sultra ini dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Kendari yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Antara lain Balai Guru Penggerak (BGP) Sultra, Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Dinas Pendidikan kabupaten/kota serta provinsi, BKPSDM kabupaten/kota serta provinsi, hingga perguruan tinggi.

Baca juga: Keunggulan Platform Merdeka Mengajar Dibeberkan Dirjen GTK Nunuk Suryani saat Kunker di Kendari

Sebanyak 47 peserta yang berasal dari berbagai instansi tersebut melakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait pembentukan KPD tingkat Sultra.

Awaluddin berharap, dengan terbentuknya KPD ini persoalan guru khususnya di Sultra bisa terselesaikan dalam lima tahun. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)