BKKBN Sultra Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR Wilayah Khusus di Buton Utara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BUTON UTARA - Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR wilayah khusus di Kabupaten Buton Utara.

Kegiatan ini dilakukan bersama IBI, TNI, PKK, RSU Daerah Buton Utara pada Kamis (18/7/2024) betempat di Puskesmas Bone Rombo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Buton Utara, Lanita, Kepala Dinas PP dan KB Buton Butur, Rusli, Camat Kulisusu, dan Kepala Desa Bone Rombo beserta tokoh masyarakat, Bhabinsa setempat.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Buton Utara menyampaikan kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB merupakan tonggak penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas di masyarakat.

"Sebagai insan yang peduli akan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, kita semua menyadari betapa pentingnya peran keluarga berencana dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya melalui rilis diterima TribunnewsSultra.com, Jumat (19/7/2024).

Lanita menuturkan dalam konteks ini, kolaborasi antarmitra kerja menjadi kunci utama dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan keluarga berencana.

Menurutnya, dengan semangat kolaboratif yang dimiliki, dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan keluarga-keluarga berdaya, sejahtera, dan berkualitas di Buton Utara.

Baca juga: Orientasi BKB KIT Stunting di Bombana, Langkah BKKBN Sultra Pantau Perkembangan Anak Sejak Usia Dini

Ketua Tim Akses, Kualitas Layanan KB dan Kespro (AKL KB dan Kespro), dr Fithriyani Abu Kasim menyampaikan salah satu agenda Program Prioritas Nasional (Pro PN) yaitu meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang mampu berdaya saing.

BKKBN berperan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Sebagai tindak lanjut dalam mencapai tujuan agenda Pro PN di atas serta mencapai target akhir RPJMN 2024, maka BKKBN melalui Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki arah kebijakan.

Adapun arah kebijakannya meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran dengan sasaran outcome, yakni meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam mencapai sasaran outcome tersebut, dibutuhkan berbagai strategi yang melibatkan mitra kerja antara lain TNI, POLRI, organisasi profesi dan lain-lain dalam upaya meningkatkan kesertaan dan jangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk di wilayah dan sasaran khusus.

Keberhasilan penyelenggaraan Program Bangga Kencana termasuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari mitra kerja strategis.

Di mana, para mitra kerja tersebut memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan hingga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para pengelola program KB dan kesehatan reproduksi di tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pemasangan alat dan obat kontrasepsi kepada para Pasangan Usia Subur (PUS) yang potensial sebagai akseptor KB.

Baca juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Beri Orientasi Kartu Kembang Anak Bagi Kader BKB di Kabupaten Buton Utara

Kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB-KR Wilayah Khusus dalam rangka Hari Kependudukan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan menghadirkan beberapa narasumber berkompeten dari mitra kerja yang membawakan materi-materi KIE kepada peserta.

Ketua IBI Buton Utara membawakan materi terkait peran IBI dalam penggerakan masyarakat dalam pelayanan KB.

Dokter Spesialis Obgyn dari RSUD Buton Utara menyampaikan materi terkait KB MKJP.

Kepala Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Buton Utara memaparkan materi tentang upaya peningkatan kesertaan KB dan penurunan unmetneed di Kabupaten Butur.

Sementara peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 87 peserta terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, IBI (Bidan-bidan dari Fasyankes se-Buton Utara), Bhabinsa (TNI), PKK, Kader KB, PKB/PPPK, Pengelola Program KB Buton Utara, dan masyarakat umum.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan KB gratis yang juga dilaksanakan di Puskesmas Bone Rombo dengan total akseptor yang dilayani sebanyak 124 Akseptor MKJP (implan).

Kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB KR di wilayah khusus diadakan untuk meningkatkan akses pelayanan KB melalui intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bersama mitra kerja pada kegiatan momentum.

Baca juga: BKKBN Sultra Gandeng Media Sukseskan Program Percepatan Penurunan Angka Stunting Sulawesi Tenggara

Lalu, meningkatkan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting termasuk di wilayah khusus, kabupaten/kota tertinggal/terpencil/perbatasan antar negara, kawasan transmigrasi, kawasan kumuh miskin di perkotaan, daerah aliran sungai, wilayah kepulauan berpenduduk dan wilayah perbatasan antar provinsi.

Selanjutnya, mempercepat realisasi BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP di tingkat kabupaten dan kota.

Selain itu, meningkatkan peran mitra kerja pusat/provinsi sebagai anggota tim pemberi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi salah satunya di wilayah khusus. (adv)

(TribunnewsSultra.com/Content Writer)