Blak-blakan Eks Sekdes PNS Terobos Paspampres dan Tarik Presiden Jokowi di Konawe, Merasa Dizalimi

“Saya dan berlima yang terzolimi ini tidak jelas dengan tindakan yang diambil pemerintah pusat,” jelasnya.

“Dimana adanya laporan dan dugaan dari oknum tersebut tidak ditelaah sebenar-benarnya apa yang terjadi di lapangan.”

“Iya ada lima orang, semua sekdes khususnya di Kabupaten Konawe yang terangkat di tahun itu,” ujarnya menambahkan.

Selain dirinya Sekdes Awuliti, adapula satu sekdes lainnya di Kecamatan Lambuya.

Persoalan serupa juga dialami seorang Sekdes PNS di Kecamatan Pondidaha serta 2 sekdes di Kecamatan Uepai.

“Jadi dalam satu paket ini dalam persoalan yang sama diisukan semacam begitu,” katanya.

Baca juga: Gaji Saya 6 Tahun Ditahan Negara Viral Sosok Pria di Konawe Terobos dan Menarik Lengan Jokowi

Jelaskan Dugaan Pemalsuan Data

Mahyuddin kepada TribunnewsSultra.com pun menjelaskan mengenai kabar pemalsuan data hingga akhirnya diberhentikan sebagai Sekdes PNS dan gajinya dihentikan oleh negara.

“Begini di tahun itu sudah pernah dipansus oleh pemerintah daerah Konawe yaitu sekitar tahun 2019,” jelasnya.

Diapun membacakan dokumen hasil panitia khusus (pansus) pemda atas dugaan tersebut.

“Sehubungan hal tersebut di atas menyampaikan hasil pansus itu, dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan PNS yang dilaporkan bahwa tidak terbukti,” ujarnya.

“Jadi sudah ada pansus inspektorat di tahun 2019, tepatnya 16 September 2019. Ada dokumen ini yang terlampir,” kata Mahyuddin.

Namun temuan itu tak digubris pemerintah pusat untuk menindaklanjuti permintaan pemda atas hasil tersebut dan meninjau kembali pemberhentian dan penghentian gaji mereka.

“Jadi itu benar penonaktifan tahun 2012. Kejadian itu sebenarnya (pemberhentian) sudah benar apa yang terjadi,” jelasnya.

Namun, pemberhentian tersebut sudah pernah dikoordinasikan Bupati Konawe saat itu, Lukman Abunawas, yang mengaku tidak pernah merekomendasikannya.