Hasil Vonis Eks Bupati Muna Rusman Emba dan La Ode Gomberto Terbukti Bersalah di Kasus Dana PEN

TRIBUNNEWSSULTRA.COM- Eks Bupati Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Laode Muhammad Rusman Emba dan politisi La Ode Gomberto terbukti melakukan suap untuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021-2022.

Atas tindak kriminal yang dilakukannya itu, ia pun divonis selama tiga tahun penjara.

Hal tersebut setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melakukan sidang vonis untuk Rusman Emba, Kamis (25/4/2024).

Dilansir dari Kompas.com, mantan Bupati Muna Rusman Emba terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memberikan suap untuk pengajuan dana PEN.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Ode Muhammad Rusman Emba berupa pidana penjara semama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) dikutip dari Kompas.com.

Adapun Majelis Hakim menilai, Rusman Emba terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak hanya pidana badan, namun Rusman Emba juga mendapatkan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama tiga bulan bui.

Baca juga: Duduk Perkara Kasus Bupati Muna Sulawesi Tenggara Rusman Emba Dituntut 3 Tahun, Denda Rp250 Juta

Selain Rusman Emba, politisi sekaligus pengusaha asal Muna, Laode Gomberto juga dipenjara tiga tahun.

Ia juga turut bersalah di mata hukum, karena terlibat dalam kasus suap dana PEN di Muna Sulawesi Tenggara.

Diketahui, mantan Ketua DPC Gerindra Muna ini merupakan pemilik PT Mitra Pembangunan Sultra.

Ia turut dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama tiga bulan kurungan.

Setelah Majelis Hakim membacakan vonis, Rusman Emba dan Gomberto serta Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.

Dalam menjatuhkan vonisnya, Majelis Hakim memiliki sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan vonis ini, majelis menilai Bupati Muna yang juga politikus PDIP dan eks Ketua DPC Gerindra Muna itu tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi.

Mereka juga dianggap tidak menyesali perbuatannya.