Awal Mula Jokowi Pilih AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Mendadak Ditelepon Pratikno, Kini Diberi 3 Tugas

Awal mula Jokowi pilih AHY jadi Menteri ATR/BPN, diakuinya semua serba mendadak tetiba mendapat telepon dari Pratikno lalu kini diberi 3 tugas.

Kolase TribunnewsSultra.com/Instagram AHY
Berikut ini awal mula Jokowi pilih AHY jadi Menteri ATR/BPN, diakuinya semua serba mendadak tetiba mendapat telepon Pratikno. Sontak saja, kabar pengangkatan pria dengan nama lengkap Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) ramai jadi perbincangan. Ia baru saja dilantik di Istana Negara pada Rabu (21/2/2024). Di mana AHY akan menjalani sisa masa jabatan 2019-2024 dalam kabinet Jokowi. 

"Banyak yang mungkin belum menyadari, Demokrat selama 9 tahun 4 bulan di luar pemerintahan," ujar AHY.

"Ini momentum yang bersejarah karena apa yang diperjuangkan bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung ke pemerintahan secara langsung," pungkas dia.

Alasan Jokowi Pilih AHY dan Tugas Diberikan

Sementara itu, Jokowi membeberkan alasannya memilih AHY untuk mengisi kursi Menteri ATR/BPN.

Menurut Jokowi, pengalaman AHY di dunia militer, politik, dan latar belakang pendidikannya, diyakini bisa membawahi Kementerian ATR/BPN.

"Mas Agus Harimurti Yudhoyono, kita tahu beliau ini Ketua Umum Demokrat, beliau juga alumni Akademi Militer. Juga pendidikan di Anyang University, Harvard University, Webster University."

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap," ungkap Jokowi di Istana Negara usai pelantikan, Rabu.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan pesan untuk AHY setelah resmi dilantik menjadi menteri.

Jokowi menyebut, setidaknya ada tiga target yang harus dicapai AHY selama menjabat Menteri ATR/BPN.

"Saya tadi sampaikan tiga hal, pertama berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif, kemudian target untuk HGU karbon trading itu berkaitan dengan PP segera diselesaikan karena banyak yang ingin masuk," urai Jokowi.

"Yang ketiga berkaitan dengan 120 juta PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) harus bisa diselesaikan," tandasnya.

(*)

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Deni/Sri Juliati/Jayanti Tri Utami)(TribunnewsSultra.com/Desi Triana)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved