Penilaian SPBE Pemkot Baubau Masih Rendah, Ada Keterbatasan Regulasi dan Dokumen

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BAUBAU - Sekira 20 aplikasi elektronik di pemerintahan Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sudah hampir melewati standar.

Namun, penilaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ( SPBE ) masih rendah, karena keterbatasan regulasi serta dokumen.

Hak ini diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, Andi Hamzah Machmud, ditemui saat seminar akhir "Masterplan Managemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kota Baubau, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Pj Bupati Konawe Hentikan Aktivitas di Lahan Sengketa Persawahan Desa Tawamelewe, Hindari Konflik

"Sebenarnya, setelah di dalami lebih lanjut, penerapan SPBE sebenarnya tidak lemah dalam penerapan. Namun masih rendah karena keterbatasan dokumen dan regulasi," bebernya.

Lebih lanjut, aplikasi yang telah digunakan pihak-pihak di Pemerintah Kota Baubau tidak memiliki managenem risiko, audit dan seterusnya. 

Untuk penerapan SPBE, Andi menambahkan untuk penilaian Penghargaan Penilaian Daerah (PPD) kota Baubau masih masuk dalam 3 besar.

"Untuk ini Kota Baubau masih baik, kemarin juga ketika penilaian PPD Kota Baubau masih termasuk 3 besar," tambahnya.

Baca juga: Didampingi Andi Sumangerukka, Capres Ganjar Pranowo Blusukan di Pasar Mandonga Kota Kendari

Untuk diketahui, managemen risiko merupakan suatu dokumen yang disusun untuk dipedomani oleh seluruh pengguna SPBE dikota Baubau terutama aplikasi agar dapat lebih baik kedepannya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau Mengungkapkan dalam sebuah risiko tidak ada risiko negatif, namun terdapat kekurangan yang terjadi. Sehingga oerlu adanya manegemen tersebut.

"Sebenarnya dalam sebuah risiko tidak ada risiko negatif namun masih banyak kekurangan yang terjadi, contohnya masih banyak aplikasi yang belum didukung oleh regulasi sehingga ketika audit dilakukan tidak terdapat panduan yang akan dikuti sementara jika berbicara mengenai audit maka kita harus mengudit regulasi yang berkaitan dengan aplikasi tersebut,"

Kemudian berdasarkan penelusuran TribunnewsSultra.com, managemen risiko ini diharapkan dapat mengontrol SPBE setiap OP,) agar penerapannya lebih terarah. (*)

(TribunnewsSultra.com/Harni Sumatan)