Pemilu 2024 Tetap Kondusif, Polda Sulawesi Tenggara Sudah Siapkan 5.200 Personel Kepolisian

Termasuk netralitas ASN, di mana setiap ASN mempunyai hak politik, namun tidak bisa berpolitik praktis.

Baca juga: Termasuk Sulawesi Tenggara, Polri Petakan 12 Wilayah Hukum Polda Sangat Rawan di Pemilu 2024

"Yang menjadi kewajiban daerah akan tetap kita wujudkan dalam bentuk dukungan. Nah, hak politiknya nanti pada saat di bilik suara. Dia (ASN) tidak boleh ikut berpolitik, kampanye atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh undang-undang," ucapnya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU Sultra Asril mengaku sebagai penyelenggara teknis Pemilu, pihaknya sangat membutuhkan pengawalan dari pihak kepolisian.

Seperti halnya saat pendistribusian logistik khususnya bilik suara hingga penyelenggaraan Pemilunya.

"Dari kemarin sampai semalam itu distribusi logistik khususnya bilik suara. Itu tidak terlepas dari teman-teman kepolisian untuk mendampingi kami."

"Karena ini menyangkut pengamanan pada saat kami distribusi, jangan sampai ada gangguan yang tidak kita inginkan."

"Sehingga semua hal yang kita lakukan disetiap tahapan itu selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)