Pemilu 2024 Tetap Kondusif, Polda Sulawesi Tenggara Sudah Siapkan 5.200 Personel Kepolisian

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal kerahkan 5.200 personel untuk mengawal pesta demokrasi Pemilu 2024.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Dwi Irianto mengatakan untuk pengamanan di Sultra telah dibagi masing-masing daerah.

Dibantu TNI, Linmas, serta masyarakat. Apalagi terdapat beberapa daerah rawan saat Pemilu.

Beberapa isu kerawanan Pemilu seperti halnya teroris, dan tidak puasnya dengan hasil perhitungan suara juga diantisipasi.

Baca juga: KPU Sultra Mulai Distribusi Kotak hingga Surat Suara ke 8.154 TPS, Dikawal Ketat TNI-Polri

"Itu semua sudah kita antisipasi, mungkin termasuk Sara, tapi kalau disini masih belum terlihat," kata Dwi Irianto usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Anoa 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Lapangan Mako Satbrimob Polda Sultra, Selasa (17/10/2023).

Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023-20 Oktober 2024.

Diikuti sebanyak 261.695 personel di seluruh Indonesia, guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024.

Operasi terpusat digelar secara serentak seluruh jajaran Polda se-Indonesia.

Untuk Polda Sultra berlangsung di Lapangan Mako Satbrimob Polda Sultra, pagi tadi.

Baca juga: Pemkab Konawe Utara, Bawaslu dan KPU Teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah Jelang Pilkada 2024

Brigjen Pol Dwi Irianto mengatakan apel gelar pasukan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana (Sarpras) operasi Mantap Brata Anoa.

Sehingga Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

"Sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting."

"Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar secara serentak yang sama."

"Dan ini pekerjaan yang besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita," katanya.

Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan menyikapi arahan Kapolri, Pemprov Sultra akan berperan sebagaimana tupoksi ASN atas hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Termasuk netralitas ASN, di mana setiap ASN mempunyai hak politik, namun tidak bisa berpolitik praktis.

Baca juga: Termasuk Sulawesi Tenggara, Polri Petakan 12 Wilayah Hukum Polda Sangat Rawan di Pemilu 2024

"Yang menjadi kewajiban daerah akan tetap kita wujudkan dalam bentuk dukungan. Nah, hak politiknya nanti pada saat di bilik suara. Dia (ASN) tidak boleh ikut berpolitik, kampanye atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh undang-undang," ucapnya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU Sultra Asril mengaku sebagai penyelenggara teknis Pemilu, pihaknya sangat membutuhkan pengawalan dari pihak kepolisian.

Seperti halnya saat pendistribusian logistik khususnya bilik suara hingga penyelenggaraan Pemilunya.

"Dari kemarin sampai semalam itu distribusi logistik khususnya bilik suara. Itu tidak terlepas dari teman-teman kepolisian untuk mendampingi kami."

"Karena ini menyangkut pengamanan pada saat kami distribusi, jangan sampai ada gangguan yang tidak kita inginkan."

"Sehingga semua hal yang kita lakukan disetiap tahapan itu selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)