Andap Budhi Bakal Realokasi Anggaran Rujab Gubernur Sultra Buat Biaya Bangun Rumah Tak Layak Huni

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol Andap Budhi Revianto merealokasi anggaran pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra.

Anggaran pembangunan tersebut direalokasikan untuk pembiayaan pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.

Hal itu menjadi salah satu fokus dan prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan tertuang dalam Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

"Karena fokus tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sultra," ujar Andap Budhi Revianto saat Rapat Paripurna Penjelasan Raperda APBD Perubahan 2023 di Kantor Gubernur Sultra, Senin (25/9/2023).

"Soal perumahan yang layak bagi masyarakat, kita akan melakukan realokasi anggaran pembiayaan pembangunan Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Tenggara ke pembiayaan rumah tidak layak huni masyarakat di kabupaten dan kota se-Sultra," tambahnya.

Baca juga: Andap Budhi Minta Pj Bupati Konawe dan Pj Wali Kota Baubau Prioritaskan Stunting hingga Kemiskinan

Bahkan akan diupayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain merealokasi untuk pembiayaan rumah tidak layak huni, perubahan belanja daerah ini juga difokuskan untuk beberapa bidang.

Seperti bidang kesehatan, difokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan yang berada di lingkup Pemprov Sultra, yang juga akan diupayakan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan.

Kemudian di bidang pendidikan, difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan baik bangunan sekolah, maupun infrastruktur penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan, bahkan diupayakan pula mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, analisis mendalam terhadap kondisi infrastruktur provinsi, dengan memfokuskan terutama infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten dan kota. Diupayakan pula mendapatkan dukungan pembiayaan dari Kementerian PUPR.

Baca juga: Tanggapan DPRD Kendari Soal Masuknya Bahasa Tolaki ke Kurikulum Sekolah Jenjang SD dan SMP

Andap mengakui, bahwa fokus dan prioritas program yang ia rekomendasikan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dituangkan dalam Raperda Perubahan APBD 2023.

Menurutnya, kondisi keuangan yang berimbang antara penerimaan pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2023, tetap perlu dilakukan pendalaman, agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan nantinya memiliki hasil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Olehnya itu, Andap juga memerintahkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar senantiasa mengikuti proses pembahasan perubahan APBD dengan baik dan tuntas sehingga target kinerja program dan kegiatan dapat tercapai.

"Namun, saya percaya dengan komitmen kita bersama untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, yang juga merupakan konstituen para wakil rakyat, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. setidaknya, dapat menjadi salah satu pijakan orientasi dalam APBD 2024," bebernya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)