Harta Kekayaan Mantan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir Ditahan Kejati Sultra, Profil Politisi PKS

Berikut rincian harta kekayaan Sulkarnain Kadir mantan Wali Kota Kendari periode 2019-2022.

Data tersebut berdasarkan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman elhkpn.kpk.go.id.

Dari data terakhir, Sulkarnain melaporkan LHPKN untuk jenis laporan Khusus Akhir Menjabat dengan tanggal lapor pada 31 Desember 2022 lalu.

Dari laporan tersebut, Sulkarnain Kadir total memiliki harta kekayaan senilai Rp5.396.179.056.

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SULKARNAIN K.

2. Jabatan : WALIKOTA

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp1.000.000.000

1. Tanah Seluas 856 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 531.300.000

Baca juga: Peran Eks Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir Kasus Dugaan Suap Perizinan PT Midi Utama Indonesia

1. MOTOR, YAMAHA SM SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp7.500.000

2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp230.000.000

3. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp70.000.000

4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp6.000.000

5. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp150.000.000

6. MOTOR, YAMAHA XMAX 250 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp67.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp3.936.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp9.797.068

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp5.477.097.068

III. HUTANG Rp80.918.012

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp5.396.179.056

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.

Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id.

Serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.(*)

(TribunnewsSultra.com/Sugi Hartono/Desi Triana Aswan/Risno Mawandili)