OPINI: KPHku Sayang, Hutanku Gersang

Inilah yang menjadi salah satu pemicu belum berjalan efektifnya KPH di luar Jawa.

Sungguh sangat disayangkan KPH di luar Jawa sekarang ini, tidak ubahnya seperti lembaga administrator yang mencatat dan memfasilitasi sekian deret perizinan baik itu izin pemanfaatan kayu (IPK), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan (IUPHHK HA/HT/HTR/HKM).

Bahkan yang lebih parah dari itu adalah hanya sekadar saksi atau pengaman dari adanya pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang jelas-jelas akan mendatangkan kerusakan bagi hutan dalam skala luas.

KPH seperti Singa (Raja Hutan) yang lagi letih, lesuh dan loyo, jangankan mau melestarikan hutan, menjaga saja hutannya dari perambahan dan pembalakang liar sudah tidak berdaya.

Lalu bagaimana sebenarnya konsep dan implementasi KPH pada tingkat tapak yang dapat melestarikan hutan bukan malah menjadsi hutan semakin gersang atau kosong?

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dahulu adalah organisasi yang mempunyai peranan tidak saja mementingkan aspek teknik kehutanan semata, akan tetapi juga sudah memikirkan aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya desa-desa inklave dan enclave (Purwanto dan Yuwono, 2005).

Secara garis besar ada dua organisasi pokok dalam konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan yaitu : Planning Unit; bertugas mengendalikan/mengontrol kelestarian hasil (berupa standing stock), dan Management Unit; sebagai organisasi pengelolaan hutan berfungsi untuk mengendalikan keuntungan finansial perusahaan.

Baca juga: OPINI: Upaya Penanganan Konflik Buaya VS manusia di Sulawesi Tenggara

Antara konsep planning unit dengan management unit saling berdiri sendiri (terpisah dan mandiri), dan tidak ada yang menjadi subordinasi dari yang lain, akan tetapi keduanya bersinergi untuk mencapai kelestarian hasil dan kelestarian perusahaan.

Planning Unit (Boschafdeling/Bagian Hutan)

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa planning unit bertugas mengendalikan/ mengontrol kelestarian, dimana hal itu diterapkan dalam konsep Bagian Hutan (Boschafdeling).

Di sini bagian hutan dapat didefinisikan sebagai suatu areal penataan hutan yang hanya dibatasi oleh ketentuan sebagai kesatuan daerah (penghasil) produksi dan sebagai kesatuan daerah eksploitasi.

Kesatuan daerah produksi berfungsi untuk mengatur kelestarian hutan dan kekekalan perusahaan dengan penentuan besarnya etat tebangan dan penentuan daur tebangan.

Prinsip dasar dari kelestarian hutan adalah luas areal penanaman sama dengan luas hutan yang ditebang, sedangkan kekekalan perusahaan akan tercapai saat diperolehnya keuntungan finansial untuk mengelola hutan dari mulai kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, penebangan, pembuatan jalan dan pekerjaan adminstrasi.

Kesatuan daerah eksploitasi yaitu pengaturan efektifitas dan efisiensi kegiatan eksploitasi hutan, dimana Bagian Hutan umumnya merupakan suatu kesatuan DAS ataupun sub DAS.

Pendekatan DAS ataupun sub DAS ini lebih ditekankan pada efektifitas pengangkutan hasil hutan. Untuk mengimplementasikan konsep Boschafdeling di lapangan, lahirlah konsep cap centra (pusat tebang) dan petak.