Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2023, Saatnya Melihat Perubahan Penduduk Tidak Hanya Dari 'Angka'

Seperti program cuti untuk kedua orangtua, kebijakan yang mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, dan akses kesehatan dan hak seksual dan reproduksi yang universal.

Baca juga: Kepala BKKBN Dorong Pemda Gerak Cepat Belanjakan Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita

Kebijakan-kebijakan ini menawarkan formula yang telah terbukti membantu banyak negara  meraup bonus ekonomi dan membangun masyarakat yang tangguh dan tumbuh di tengah perubahan kependudukan.

Fakta yang direkam melalui riset dan pantauan lapangan dalam laporan ini memperlihatkan bahwa 24 persen perempuan dan anak perempuan tidak bisa berkata tidak pada seks, dan 11 persen tidak bisa membuat keputusan terutama tentang kontrasepsi.

Sekitar 257 juta perempuan di seluruh dunia memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk kontrasepsi yang aman dan terpercaya; Sebuah survei di delapan negara menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah terekspos dengan media atau percakapan tentang penduduk dunia lebih mungkin untuk berpandangan bahwa jumlah penduduk dunia terlalu besar.
 
Fakta lain yang dihimpun barkata bahwa demografi global berubah dengan cepat: dua per tiga orang hidup di konteks fertilitas rendah.

Sementara delapan negara akan menyumbangkan setengah dari proyeksi perkembangan populasi dunia di 2050 (Republik Demokrat Kongo, Mesir, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Fillipina, and Republik Persatuan Tanzania), yang akan secara dramatis merestrukturisasi peringkat negara-negara berpenduduk paling banyak di dunia.

Demikian halnya menyalahkan fertilitas atas perubahan iklim tidak akan membuat penyumbang emisi karbon terbesar bertanggung jawab.

Dari 8 miliar orang, sekitar 5,5 miliar di antaranya tidak menghasilkan cukup uang (sekitar Rp 150.000 sehari) untuk bisa berkontribusi pada emisi karbon secara signifikan.

Sebuah studi PBB baru-baru ini mengatakan bahwa kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan akan jauh lebih membantu dalam menyokong ekonomi di masyarakat yang menua dan memiliki fertilitas rendah ketimbang menyusun target agar perempuan punya lebih banyak anak.

Baca juga: BKKBN Mutakhirkan Data Keluarga Untuk Akurasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Acara peluncuran laporan SWP 2023 ini diikuti dengan talk show tentang hak dan pilihan di dunia 8 miliar. Dimoderatori oleh Diah Ikawati (Badan Pusat Statistik/BPS).

Diskusi ini menampilkan pembicara Dr. dr. Melania Hidayat, MPH (UNFPA Indonesia Assistant Representative), Mariana Amiruddin (Wakil Ketua Komnas Perempuan), Dante Rigmalia (Ketua Komnas Disabilitas), Syifana Ayu Maulida (youth content creator dari  platform: Sisilism, anggota Community of Practice UNFPA), dr. Eni Gustina, MPH (Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN), dan Maliki, ST, MSIE, Ph.D (Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 

Laporan Situasi Kependudukan Dunia adalah publikasi tahunan unggulan UNFPA. Diterbitkan setiap tahun sejak 1978.

Laporan ini mengungkap isu-isu terbaru di bidang kesehatan dan hak seksual dan reproduksi, mengangkatnya menjadi isu-su arus utama, dan menggali tantangan-tantangan serta peluang-peluang yang dihadirkan untuk pembangunan internasional.

Laporan tahun ini menyertakan kontribusi dari mitra PBB: International Organization for Migration (IOM) dan Population Division of the Department of Economic and Social Affairs. (*)