Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tenggara Tegas Tak Bakal Pilih Perwakilan Masyarakat yang Kontra

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kata tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tegas tak bakal pilih pimpinan hingga perwakilan rakyat yang kontra dengan masyarakat.

Hal itu diutarakan dr Junuda Raf saat demonstrasi penolakan disahkannya Rancanagn Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law, di Kantor DPRD Sultra, Senin (8/5/2023).

Ketua Majelis Kode Etik atau Kehormatan Kedokteran (MKEK) Indonesia ini mengatakan aksi demonstrasi itu hanya permulaan.

Mengingat, kata dia, pembahasan Omnibus Law Kesehatan masih panjang, yakni direncanakan Juli mendatang.

Unjuk rasa ini dilakukan bersama dengan lima organisasi profesi kesehatan di Sultra yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Baca juga: Temui Tenaga Kesehatan di Baubau, La Ode Ahmad Monianse Janji Bakal Sampaikan Aspirasi ke Pusat

Kemudian, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatanan Apoteker Indonesia (IAI).

dr Junuda mengaku tidak bakal memilih para perwakilan rakyat yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.

Apalagi peran dokter juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan pimpinan daerah, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan.

"Tadi bukan sekadar ancaman, bagi anggota dewan yang tidak memperhatikan kami, kami pun bisa bertindak secara legal dengan tidak mencoblos mereka, bukan dengan tindakan kekerasan, tapi dengan secara terhormat tidak akan kami coblos mereka," tegasnya.

"Saya psikiater di RS Jiwa dan Bahteramas saya periksa semuanya, kesehatan jiwa anggota dewan. Kalau disepakati, orang yang tidak sehat ya tidak layak untuk memimpin orang waras," imbuhnya.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kesehatan di Kepulauan Buton Sultra Gelar Aksi Damai Tolak RRU Kesehatan

Sehingga, ia berharap ke depannya pemerintah baik sebagai legislator maupun eksekutor harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan.

"Karena semua manusia punya potensi kebaikan sama antara masyarakat. Aspirasi yang baik harusnya ditampung, dipahami, dan diperjuangakn, kan itu untuk kebaikan pembangunan, memahami aspirasi masyarakat," jelasnya.

"Memangnya pembangunan ini untuk siapa juga sebenarnya, kan untuk semua. Jadi dengan cara itu, tidak ada cedera di antara kita, siapapun yang memimpin dan memahami aspirasi rakyat," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)